DEMOKRASI.CO.ID - Menteri BUMN Erick Thohir memutuskan untuk menunjuk Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia.
Keputusan tersebut dinilai bisa merendahkan dan melemahkan PBNU dan NU. Pendapat tersebut disampaikan kader NU yang juga mantan Ketua Umum Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU), HM. Jusuf Rizal.
Menurut Jusuf, keputusan tersebut merendahkan NU karena Kiai Said merupakan ketum PBNU, organisasi terbesar yang menaungi Ulama dan Nahdliyin.
Dia mengibaratkan menjadikan Kiai Said sebagai Komut KAI seperti memasukkan paus ke dalam akuarium.
Erick Thohir dinilai sudah keterlaluan dan menganggap sebelah mata ketum PBNU dan organisasi PBNU dengan memberi "permen" posisi Komut KAI dan berpikir dapat mengatur-atur ketua PBNU.
Jusuf juga menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak berlandaskan prinsip tata kelola the right Mman on the right place, sehingga berpotensi melemahkan NU.
Kiai Said bukanlah orang yang tepat di posisi tersebut karena tidak memiliki rekam jejak penguasaan industri transportasi publik. Dengan kondisi KAI yang saat ini memiliki banyak masalah, jika terjadi sesuatu bisa saja yang disalahkan ketua PBNU sebagai komut.
KAI saat ini sedang mengalami kesulitan seperti diungkap pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Dalam sebuah webinar dia menyebutkan keuangan KAI memerlukan suntikan modal senilai dana untuk KCIC maupun LRT Palembang, dan LRT Jabodetabek.
"Beban KAI pun kini ditambah dengan rencana PT MRT Jakarta mengakuisisi 51 persen saham anak usaha KAI, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)," ungkapnya. (*)
