DEMOKRASI.CO.ID - Sikap diamnya Presiden Joko Widodo di tengah polemik yang terjadi di Partai Demokrat menyulut kecaman banyak pihak.
Justru menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, seharusnya kejadian politik ini menjadi momentum bagi Jokowi meninggalkan warisan yang baik untuk proses demokrasi Indonesia.
Sebab katanya, prahara ini hanya bisa dihentikan sosok presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga, panyelenggaraan kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) oleh kader, eks kader dan pihak eksternal Partai Demokrat kemarin, juga tidak akan memperparah keadaan.
Termasuk, ada sangkaan mengenai keterlibatan pemerintah dan Jokowi sendiri di dalam upaya pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat dari Ketua Umum Agus Harimurthi Yudhoyono, setelah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko dipilih sebagai ketua umum oleh peserta KLB Deliserdang, Sumatera Utara.
"Presiden hanya mengatakan 'cukup', maka ini akan selesai. Karena sumbernya di situ. Tidak mungkin akan Moeldoko macam-macam," ujar Pangi dalam kanal Youtubenya, Sabtu (6/3).
"Tapi yang jadi pertanyaan, tidak ada kata-kata dari presiden ketika ada surat dari AHY,. Presiden mendiamkan ini. Padahal ini momentum yang pas untuk presiden kalau beliau ingin dikenal punya legacy," sambungnya.
Menurut Pangi, Jokowi bisa dikenang dikemudian hari jika memang benar-benar menyelesaikan prahara Partai Demokrat ini. Karena, tugas presiden adalah menaungi dan melindungi semua partai.
"Bahkan, ketika ada partai meminta maka dilindungi. Apakah itu bukan momentum yang tepat? Kenapa kesempatan itu beliau tidak gunakan. Ini aneh bin ajaib," katanya.
"Karena, membela Partai Demokrat sangat penting hari ini, dan sama dengan membela demokrasi," demikian Pangi Syarwi Chaniago.(RMOL)
