DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai Indonesia memiliki potensi ekonomi bernilai dari harta karun bawah laut atau Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT). Hitungan Asosiasi Perusahaan Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam Indonesia (APPP BMKTI) nilainya sebesar US$12,7 miliar.
Dari sisi ekonomi, setiap lokasi BMKT dapat bernilai antara US$80 ribu hingga US$18 juta. Apabila dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata, maka dapat menghasilkan US$800 hingga US$126 ribu per bulan per lokasi harta karun.
APPPBMKTI menyebut terdapat 464 titik lokasi kapal tenggelam di seluruh wilayah perairan Indonesia.
"Diperkirakan terdapat harta karun bernilai ekonomi yang mencapai sekitar US$12,7 miliar atau setara dengan Rp127,6 triliun," kata Sekretaris Jenderal APPP BMKTI Harry Satrio kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/3).
"Perkiraan memang besar. Tapi belum banyak termanfaatkan sampai sekarang," lanjutnya.
"Nilai inilah yang kemudian mendasari pemerintah mengelola BMKT dan tidak ingin menyerahkannya kepada pihak lain karena BMKT adalah milik bangsa dan identitas kita sebagai negara maritim," tulis KKP dalam situs.
Eks menteri KKP Susi Pudjiastuti, melalui akun twitter pribadinya @susipudjiastuti, meminta pemerintah mengelola sendiri BMKT dan tidak mengizinkan asing untuk mengambilnya.
"Pak Presiden @jokowi & Pak MenKP @saktitrenggono @kkpgoid , mohon dengan segala kerendahan hati untuk BMKT dikelola dan diangkat sendiri oleh pemerintah. Sudah banyak kita kehilangan benda-benda bersejarah yang seharusnya jadi milik bangsa kita," tulis Susi.
Cuitan Susi tersebut juga ditweet ulang oleh politisi Gerindra Fadli Zon. Pria yang dikenal gemar mengoleksi benda bersejarah itu menilai izin investasi untuk pencarian harta karun tersebut tidak nasionalis.
"Nasionalisme kadang berhenti di ucapan, tapi tindakan bisa jauh bertolak belakang," cuit Fadli Zon melalui akun pribadinya @fadlizon. []
