DEMOKRASI.CO.ID - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai Moeldoko punya peluang memperoleh legalitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumut. Menurutnya, bukan tidak mungkin Moeldoko sukses melengserkan dinasti Cikeas dari Demokrat.
Refly menilai Moeldoko diuntungkan karena punya jabatan strategis di pundaknya untuk melawan kubu Cikeas. "Kalau dibiarkan Istana tidak negor Moeldoko maka ya kasus ini akan terus menjadi adu kekuatan. Kalau adu kekuatan dia yang pegang kekuasaan dan uang yang akan menang. Ya dalam konteks ini, Moeldoko yang akan menang," kata Refly pada Republika.co.id, Senin (8/3).
Oleh karena itu, Refly mengusulkan supaya pihak Istana membiarkan kisruh Demokrat ditangani internal partai saja. Ia juga meminta jabatan Moeldoko dicabut jika ingin fokus dalam kepengurusan Demokrat. Tanpa jabatan apapun, pengaruh Moeldoko dianggap tak akan sekuat sekarang bagi Demokrat.
"Yang buat Moedloko kuat karena dia KSP. Kalau bukan KSP, dia orang biasa saja," ucap Refly.
Walau demikian, Refly menekankan secara aturan hukum tata negara, tindakan Moeldoko sebagai KSP yang coba rebut kepengurusan partai sebenarnya tak melanggar hukum. Menurutnya, jika nantinya Moeldoko resmi sebagai Ketum Demokrat sekaligus Kepala KSP pun itu sah-sah saja. Namun ada etika yang terusik atas tindakan Moeldoko.
"Tidak langgar hukum karena ada juga menteri yang jabat ketum parpol, tapi ya pasti mereka tidak akan maksimal kerjanya di pemerintahan," ujar Refly.
Kepala KSP Moeldoko akhirnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB, Jumat (5/3). Kubu Ketua Umum Demokrat AHY dan Ketua MTP Demokrat SBY menyatakan KLB itu ilegal karena tak sesuai AD/ART partai.
Keputusan Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat periode 2021-2026 dibacakan oleh mantan kader Demokrat yang baru saja dipecat, Jhoni Allen. Pengangkatan Moeldoko sontak mengundang reaksi keras kubu Cikeas hingga menggelorakan "perang mencari keadilan". (*)
