DEMOKRASI.CO.ID - Kelompok relawan Jokowi Mania (JoMan) mengkritisi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi terkait investasi miras dan investasi asing.
Joman menilai dua pejabat tersebut menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Joman juga mengkritik buruknya tata kelola surat-menyurat di Sekretaris Negara.
Ketua Joman, Imanuel Ebenezer mengatakan, harusnya investasi miras oleh asing dipertimbangkan efek politik dan sosialnya.
"Niat boleh baik, hanya saja efeknya bisa bola liar. Apa tidak bisa mencari investasi asing di sektor lain yang lebih baik," kata Noel sapaan akrabnya, Jumat (5/3).
Dirinya juga menilai, seharusnya presentasi investasi asing miras disampaikan terbuka ke Presiden. Apa efek sosial dan efek politiknya. Hingga tidak memunculkan perdebatan yang melemahkan kewibawaan Presiden.
"Lembaga Sesneg juga harusnya memfilter adminitrasi surat-surat yang hendak ditandatangani Presiden. Beri dong pertimbangan ke Presiden. Mana yang bisa bahaya atau merugikan Presiden," katanya.
Noel juga menyoroti soal aduan Menteri Perdagangan M. Luthfie soal barang asing di e-commercial.
"Lha hari ini kan kita sedang shifting, pembeli dan penjual ada dimana saja. Orang Indonesia jualan kaos online bisa tembus ke New York, Paris bahkan Moscow. Begitu juga sebaliknya orang Eropa bisa jualan parfum online dibeli warga Jakarta. Itulah globalisasi e-commercial," tandas aktivis 98 ini.
Karena itu, harusnya Menteri Perdagangan tidak anti asing. Tambah Noel, lebih bagus, negara memproteksi para penjual online dalam negeri.
"Skemanya bisa pajak atau promosi. Kalau Mendag anti barang asing, bagaimana nanti kemitraan Indonesia dengan negara asing," kata Noel.
Terakhir, dia meyakini bahwa pernyataan presiden benci barang asing adalah bagian meningkatkan kesejahteraan para produsen lokal.
"Jangan biarkan menteri dan pejabat negara menjerumuskan Presiden dalam kesesatan politik murahan," demikian Imanuel Ebenezer. (RMOL)
