DEMOKRASI.CO.ID - Ajakan Presiden Joko Widodo untuk tidak memakai barang impor harus dijalankan dalam setiap proyek pemerintah dan BUMN. Sebab, dengan begitu industri lokal bisa bersaing.
Begitu tutur Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (7/3). Namun demikian, Arief menggarisbawahi bahwa hanya barang tertentu saja yang harus pakai dari dalam negeri.
Jika mesin-mesin atau alat berat sampai hari ini masih belum ada yang memproduksi di Indonesia, maka semuanya masih diperkenankan impor.
“Misalnya saja untuk proyek infrastruktur butuh alat berat dan mesin mesin yang berteknologi tinggi itu masih impor ya,” urainya.
Sementara jika ada pipa yang sudah diproduksi di dalam negeri, tapi belum banyak dipakai dalam proyek BUMN karena harga yang belum bisa bersaing dengan pipa impor, maka harus ada kebijakan dari pemerintah.
Apalagi, penyebab harga belum bisa bersaing dikarenakan bahan baku pipa Indonesia yang masih impor.
“Jadi pemerintah harus turun tangan. Misalnya kebijakan pengurangan pajak bahan baku pipa dan PPN pipa dalam negeri agar harganya bisa bersaing,” urainya.
Tidak hanya pipa, kata Arief, Jokowi juga harus melarang impor semen yang saat ini produksi dalam negerinya berlimpah.
Begitu juga dengan besi baja lokal. Banyak perusahaan besi baja lokal tutup akibat serbuan besi dan baja impor dari China yang jauh lebih murah.
“Jadi yang ada sekarang ini banyak industri baja dan besi jadi importir bukan jadi produsen di negeri sendiri,” tegasnya.
Masalah pupuk juga disorot Arief Poyuono. Dia mendesak Presiden Joko Widodo untuk bisa melarang impor pupuk agar pupuk dalam negeri agar tidak tergerus oleh pupuk impor yang jauh lebih murah.
Kemudian juga belanja produk-produk untuk proyek IT, seharusnya juga proyek-proyek pemerintah di BUMN mengunakan 70 persen konten lokal. Tujuannnya, agar bisa meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Jadi semua harus diinventarisasi semua dulu untuk meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).” tekannya lagi.
Sementara jika ada peringatan dari WTO terkait larangan impor barang-barang yang disebutkannya tadi, maka pemerinta bisa bersiasat dengan menaikkan bea masuk produk impor.
Terlepas dari itu, Arief juga bertanya-tanya kenapa Menteri BUMN seperti kehabisan akal dalam upaya meningkatkan TKDN. Sebab, hingga kini seperti tidak ada yang dilakukan.
“Anehnya kok bukan Menteri BUMN yang punya ide untuk meningkat TKDN di proyek BUMN, apa aja yang dikerjain Erick Thohir sih. Katanya punya kemampuan menjadikan BUMN sebagai pengerak industri lokal,” tutupnya sambil tertawa.(RMOL)
