DEMOKRASI.CO.ID - Gerakan pengambilalihan kepemimpinan secara paksa terhadap Agus Harimurti Yudhoyono mendapat penolakan dari kader Partai Demokrat di Sumatera Utara.
Sumatera Utara merupakan tempat Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang kemudian menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sabtu siang (6/3) kader Partai Demokrat di Sumatera Utara menyatakan kebulatan tekad mereka untuk tetap loyal kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai.
Mereka menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit yang menghasilkan nama Moeldoko sebagai ketua umum.
"Itu KLB abal-abal (Kongres yang digelar di Sibolangit-red) dan tidak sah, tidak dihadiri oleh pemilik hak suara yang sah yaitu Ketua DPD, DPC dan Sayap Partai yang sah sesuai hasil Kongres ke-V. Jadi kami anggap itu KLB abal-abal," kata Herri Zulkarnain, Sabtu (6/3) siang di Medan seperti diberitakan Kantor Berita RMOLSumut.
"KLB abal abal, karena tidak sesuai AD/ART partai, tidak dihadiri pemilik suara yang sah. Masak ketua terpilih orang luar pula. Kan abal abal?" demikian penegasan Herri.
Herri yang didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumut, Meilizar Latif dan sejumlah pengurus lainnya mengatakan, pihaknya akan melawan hasil KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menjadi ketua umum versi KLB.
"Kami bersama Pak AHY dan DPP selalu konsolidasi dan berkomunikasi dan akan melawan KLB abal-abal itu, karena kebenaran harus dipertahankan," sebut Herri.
Herri menegaskan, untuk Provinsi Sumut tetap berada di bawah kepemimpinan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat yang sah.
Heri membuktikan hal itu saat apel kesiapan yang digelar Jumat (5/3) di Kantor DPD Partai Demokraf Sumut sebelum berangakat ke Sibolangit untuk membubarkan KLB.
"Semalam para Ketua DPC bersama kami DPD sudah menyatakan ikrar kesetiaan kepada ketum AHY sebelum berangkat ke Sibolangit untuk membubarkan KLB abal abal itu," kata Herri seraya menambahkan pihaknya tak mampu membubarkan karena dihadang oleh OKP yang diduga bayaran.
"Kami tak mau ada pertumpahan darah , kami ingin Sumut kondusif, kami tak mau rakyat menjadi korban, makanya kami mundur," sebutnya.
Plt Ketua DPD Partai Demokrat Sumut itu juga menyinggung Moeldoko yang akhirnya membuktikan apa yang diomongin bahwa dia tidak ikut campur menjadi luntur semu.
Kata Herri dengan penetapan Moeldoko sebagai Ketum versi KLB ielgal, membuktikan bahwa orang dekat Jokowi itu sudah punya niat mau jadi ketum Demokrat dan terlibat di dalam pergerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat.(RMOL)
