DEMOKRASI.CO.ID - Kudeta yang terjadi di Partai Demokrat disebut sebagai drama untuk menaikkan elektabilitas. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menepis hal tersebut.
"Saat kita menghadapi tontonan terang benderang, perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang bisa meluluhlantakkan demokrasi, yang ditunjukkan oleh oknum kekuasaan bersama antek-anteknya, mantan kader kami, melalui GPK-PD, tapi masih ada saja yang berpendapat ini drama politik untuk menaikkan elektabilitas dan simpati publik," ujar Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021).
Herzaky mempertanyakan boleh tidaknya jika ada sekelompok orang yang tak memiliki hak namun tetap melakukan kongres pemilihan ketua umum baru. Terlebih menurutnya acara ini dilakukan masa pandemi tanpa adanya izin.
"Apakah sekelompok orang yang tidak berhak, diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres (luar biasa) yang merupakan forum tertinggi di suatu organisasi, dengan menghadirkan bukan pemilik suara yang sah, dan kemudian bisa memilih yang mereka sebut Ketua Umum baru yang merupakan orang lingkar dalam Istana, dan mendemisionerkan kepengurusan sebelumnya?" kata Herzaky.
"Lalu, tanpa izin dari pihak berwenang, di tengah musim COVID-19, tetap bisa mengadakan kegiatan dengan peserta ratusan orang, tanpa dibubarkan oleh pihak berwenang?" sambungnya.
Herzaky menilai hal ini merupakan kesewenang-wenangan dan telah melanggar aturan yang berlaku.
"Kesewenang-wenangan kekuasaan yang ditunjukkan secara nyata ini, secara brutal telah memperkosa demokrasi, menafikan etika, norma, kepatutan, dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Lalu, masih ada saja yang berpikir ini drama politik? Kalau lah memang menghamba kepada kekuasaan, setidaknya janganlah kemudian menjadi intelektual tukang stempel maunya pemerintah ataupun pesanan pihak-pihak tertentu," tuturnya.
Menurutnya, situasi demokrasi di Indonesia tengah genting. Sehingga diperlukan adanya kerja keras untuk tetap memastikan demokrasi tetap berjalan baik
"Situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang genting, dan perlu kerja keras kita semua, untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak berjalan menuju jurang kehancuran oleh perilaku segerombolan pelaku GPK-PD yang berselingkuh dengan kekuasaan," pungkasnya.(RMOL)
