DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo tidak bisa lepas tangan atas aksi yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono lewat sebuah mekanisme Kongres Luar Biasa yang digelar di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.
Jika presiden membiarkan aksi itu, maka bisa dipastikan Jokowi menyetujui pengambilalihan tersebut. Sekalipun Jokowi beralasan bahwa ini adalah konflik internal.
Begitu kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam kanal YouTube pribadinya yang dikutip redaksi, Senin (8/3).
“(Kalau) tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun merebut atau men-take over jabatan di Demokrat, maka bisa dipastikan Jokowi pun menyetujui, bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," ujarnya.
Atas dasar tersebut, Refly menyarankan agar Presiden Joko Widodo memberhentikan Moeldoko demi menunjukkan netralitas dalam polemik Demokrat.
Sebab masalah di Demokrat ini bukan soal rangkap jabatan Moeldoko. Melainkan yang lebih penting dari itu adalah Istana memastikan netral. Tanpa ada sanksi bagi Moeldoko, maka Istana bisa dituduh berada di balik semua ini.
Pasalnya, akar dari konflik Demokrat adalah keterlibatan pihak luar, yang dalam hal ini Moeldoko.
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan," tutupnya. (RMOL)
