DEMOKRASI.CO.ID - Upaya Indonesia untuk membuat perdamaian di Myanmar pascakudeta tidak hanya menunjukkan solidaritas Asia Tenggara, itu adalah cara untuk menunjukkan kredensial demokrasi Jakarta kepada pemerintahan baru di Amerika Serikat (AS). Demikian disampaikan para ahli.
Kudeta militer Myanmar terhadap partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang terpilih secara demokratis yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi pada 1 Februari hanyalah yang terbaru dari serangkaian masalah yang mengancam persatuan di 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Dr Greta Nabbs-Keller, seorang peneliti untuk Asia Tenggara dan Indo-Pasifik di University of Queensland’s Centre for Policy Futures di Australia, mengatakan blok tersebut juga menemukan dirinya berada di tengah perebutan kekuasaan multi-negara, dengan China, AS, India dan Jepang semuanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di kawasan itu.
“Dengan menegaskan kepemimpinan dan agensi, Jakarta berusaha untuk menjaga Naypyidaw tetap kuat di kamp ASEAN untuk menghindari negara itu tergelincir lebih jauh di bawah pengaruh Beijing,” kata Nabbs-Keller.
“Keinginan Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan di ASEAN, dengan mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik yang diabadikan dalam Piagam ASEAN, sementara itu, diungkapkan dengan tulus tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kredensial demokratisnya dengan pemerintahan Biden,” ujarnya, seperti dikutip South China Morning Post, Senin (15/3/2021).
Para pengamat mengatakan Indonesia memahami bahwa Presiden AS Joe Biden menempatkan aliansi di garis depan kebijakan luar negeri Washington dan bahwa sikap ini telah digarisbawahi dengan kembalinya Kurt Campbell, arsitek ”poros untuk Asia” mantan Presiden AS Barack Obama.
“Kurt Campbell mewakili tangan yang akrab dan mantap dalam hubungan Indonesia-AS. Penunjukannya merupakan perkembangan yang disambut baik di kalangan diplomatik Indonesia,” kata Nabbs-Keller.
Diplomat veteran, yang juga asisten menteri luar negeri AS untuk urusan Asia Timur dan Pasifik di bawah Hillary Clinton dari 2009 hingga 2013, sekarang menjadi koordinator Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional [NSC]. Dengan hingga 20 anggota, tim Campbell menempati direktorat NSC regional terbesar, menyoroti fokus Biden dalam melibatkan sekutu Asia untuk menahan meningkatnya ketegasan China di Indo-Pasifik.
“Saya pikir Indonesia memahami bahwa dengan pemerintahan Joe Biden akan ada lebih banyak harapan bahwa ASEAN memainkan peran utama di kawasan dan Indonesia memainkan peran utama dalam Asean,” kata Aaron Connelly, seorang peneliti politik Asia Tenggara di kelompok think tank International Institute for Strategic Studies.
“Anda mulai melihat Indonesia melangkah untuk mencerminkan hal itu, sebagian karena ingin menunjukkan kepada pemerintahan Biden bahwa ASEAN adalah organisasi yang layak untuk dilibatkan dan mungkin jika ASEAN dapat melakukan sesuatu yang berguna di Myanmar, maka AS juga akan mendengarkan ASEAN lebih banyak tentang hubungan AS-China dan masalah yang memiliki kepentingan strategis bagi ASEAN.”
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah terlibat dalam diplomasi ulang-alik dalam beberapa pekan terakhir, mengunjungi ketua ASEAN saat ini Brunei serta Singapura dan Thailand untuk meminta dukungan mereka bagi pertemuan para menteri luar negeri ASEAN. Dia juga telah bertemu dengan menteri luar negeri Myanmar yang ditunjuk junta, Wunna Maung Lwin, dan menyampaikan keprihatinan Indonesia tentang perkembangan di Myanmar dan menekankan perlunya semua negara anggota ASEAN untuk mematuhi Piagam ASEAN.
Retno juga telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri China Wang Yi dan mitranya di India, Jepang, Australia, Uni Eropa, dan Inggris.
“Indonesia mengharapkan dukungan dari AS dan China dalam masalah Myanmar dan berharap agar masalah tersebut tidak digunakan untuk mempertajam persaingan antara AS dan China,” kata Dewi Fortuna Anwar, pakar kebijakan luar negeri pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia [LIPI] yang berbasis di Jakarta.
Kepentingan Strategis
Bagi Indonesia, dukungan dari China dan AS dibutuhkan tidak hanya untuk menyelesaikan gejolak di Myanmar, tetapi juga untuk kepentingan strategisnya sendiri.
Indonesia telah menikmati lebih dari 70 tahun hubungan bilateral dengan kedua negara besar, yang dimungkinkan oleh kebijakan luar negeri bebas aktif, di mana negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini bertujuan untuk berteman dengan semua negara sambil juga memainkan peran aktif dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia.
“Bagi Indonesia, meningkatkan hubungan dengan Washington tetap signifikan karena kebijakan luar negeri AS akan memengaruhi Indonesia, secara langsung atau tidak langsung,” kata Thomas Noto Suoneto, seorang peneliti di Komunitas Kebijakan Luar Negeri Indonesia.
“Kami melihat pergerakan Quad di kawasan itu, kami melihat pergerakan AS dalam isu Laut China Selatan. Jadi perdamaian dan stabilitas kawasan dipengaruhi dan dipengaruhi oleh AS,” ujarnya.
Quad, yang terdiri dari AS, India, Australia, dan Jepang, adalah sekelompok negara demokrasi besar yang telah memperkuat hubungan keamanan sebagai penyeimbang pengaruh China yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
“Ini juga tentang ekonomi,” lanjut Suoneto. “Kami melihat bagaimana [ketegangan dan] perang dagang antara AS dan China telah mengubah arah ekonomi negara-negara di kawasan termasuk Indonesia, sehingga pada dasarnya terdapat konsekuensi bagi Indonesia jika AS tidak ikut serta dalam memenuhi kepentingan strategis Indonesia.”
Connelly mengatakan Indonesia dapat meningkatkan hubungan dengan AS jika tetap aktif dalam menjaga stabilitas kawasan, sesuatu yang telah dilakukan Indonesia dalam beberapa pekan terakhir dengan menggalang sesama anggota ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah Myanmar.
“Jika kita melihat Indonesia melanjutkan jenis diplomasi yang kita lihat selama dua minggu terakhir, di mana itu benar-benar menekankan bagian 'aktif' dari kebijakan luar negeri 'bebas dan aktif', saya berharap AS akan mulai lebih memperhatikan kebijakan luar negeri Indonesia dan mulai lebih memerhatikan kepentingan dan keprihatinan Indonesia daripada selama tujuh tahun terakhir,” kata Connelly.
Namun, Indonesia melihat pentingnya mendiversifikasi mitra strategisnya di luar AS. Dalam beberapa tahun terakhir ini menjalin kemitraan dengan negara-negara seperti Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan perjalanan ke setidaknya delapan negara, termasuk Turki, China, Jepang, Rusia, dan Prancis, untuk memperkuat daftar mitra pertahanan negara.
Prabowo juga mengunjungi AS pada Oktober 2020 untuk bertemu dengan mitranya saat itu Mark Esper, menandai akhir dari dua dekade di mana mantan jenderal pasukan khusus itu ditolak visanya karena klaim dia terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) selama pemerintahan diktator Soeharto.
“Langkah Prabowo harus ditiru oleh kementerian Indonesia lainnya,” kata Suoneto.
“Selama beberapa dekade terakhir Indonesia benar-benar berpikir bahwa tanpa AS tidak akan ada perbaikan di beberapa sektor, baik itu ekonomi, teknologi, atau yang terpenting pertahanan, tetapi sebenarnya memiliki begitu banyak mitra potensial yang dapat diajak bekerja sama,” ujar Suoneto.
Ia menambahkan, hubungan ekonomi Indonesia dengan China lebih kuat dibandingkan dengan AS.
Suoneto mengatakan Biden harus mencoba meningkatkan hubungan pribadinya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, yang hubungannya dengan pendahulu Biden Donald Trump digambarkan oleh para analis sebagai "transaksional".
Area Kerjasama
Menurut Suoneto, pemerintahan Widodo mungkin ingin meningkatkan kerjasama dengan AS di empat bidang: pembangunan infrastruktur, perdagangan, pengembangan sumber daya manusia, dan perawatan kesehatan.
Sementara menurut Nabbs-Keller, AS mungkin paling tertarik pada pertahanan, demokrasi, dan kerja sama ekonomi.
Dalam hal infrastruktur dan perdagangan dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Beijing berada di atas Washington. China merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia tahun lalu dengan total realisasi investasi USD4,8 miliar. AS berada di peringkat kedelapan dengan USD749,9 juta.
Reuters melaporkan Menteri Keuangan AS Janet Yellen pekan ini menelepon Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani. Yellen menyatakan niat Washington untuk memperluas hubungan dengan Indonesia, membantu pemulihan ekonomi dari pandemi virus korona dan bekerja sama dalam mengatasi perubahan iklim.
Perdagangan antara Indonesia dan AS tahun lalu berjumlah sekitar USD27,2 miliar, dibandingkan dengan USD71,4 miliar antara Indonesia dan China, mitra dagang terbesar negara Indonesia. Ini merupakan data Kementerian Perdagangan Indonesia.
“Perpanjangan Washington tahun lalu dari akses Indonesia ke perjanjian tarif preferensial, yang ditetapkan di bawah program Sistem Preferensi Umum, adalah pengakuan atas kepentingan strategis Indonesia, tetapi AS tahu bahwa mereka perlu berbuat lebih banyak di Asia Tenggara untuk bersaing dengan perdagangan China yang ekspansif dan keterlibatan infrastruktur,” kata Nabbs-Keller.
Namun AS memiliki hubungan pertahanan yang lebih maju dengan Indonesia. Penjualan peralatan pertahanan antarpemerintah telah mencapai USD1,88 miliar, dengan pesawat terbang, senjata api, dan elektronik di antara barang-barang yang paling sering diperdagangkan. Itu merupakan data Departemen Luar Negeri AS.
Tahun lalu, Indonesia menerima USD14 juta pendanaan militer dan lebih dari USD2,3 juta dana pendidikan dan pelatihan militer dari AS.
“Hubungan pertahanan bilateral adalah pilar penting hubungan Indonesia-AS dan area di mana China tidak dapat bersaing dengan Washington untuk mendapatkan pengaruh,” kata Nabbs-Keller. []
