DEMOKRASI.CO.ID - Hasil Survei Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo menurun.
"Kalau kami cek meskipun masih puas terhadap kinerja Presiden, tapi tingkat ketidakpuasan mengalami kenaikan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam Rilis Indikator secara virtual, Senin (8/2/2021).
Bahkan ia menyebut tingkat kepuasan terhadap Jokowi terendah pada Juni 2016 dan belum pernah di angka di bawah 65 persen. Namun selama setahun terakhir, tingkat ketidakpuasaan terhadap Jokowi mengalami kenaikan dari 28 persen sekarang menjadi 35,6 persen.
"Titik terendah tingkat kepuasan terhadap Jokowi terutama ini, bahkan sejak Juni 2016. Sekarang ini 62,9 persen," ucap dia.
Burhanuddin menuturkan, meski penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi tidak terlalu signifikan. Jokowi harus mengantisipasi hal tersebut.
"Meskipun tentu tidak terlalu signifikan, tapi cukup lumayan turun 68,3 persen jadi 62,9 persen. Tapi tren ini kalau tidak diantisipasi oleh Presiden itu bisa jadi alarm, karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser," ujarnya.
Tak hanya itu, Burhanuddin menuturkan angka 60 persen tingkat kepuasan terhadap Jokowi dipengaruhi tingkat partisipan dari pendukung Jokowi. Sementara ketidakpuasan terhadap Jokowi berasal dari pendukung Prabowo Subianto.
"Kalau ada yang bertanya kok masih 60 persen? kami punya paper ini berkaitan dengan sikap partisan. Jadi salah satunya orang puas tidak puas itu ditentukan oleh pilihan di 2019. Orang pendukung Jokowi cenderung puas terhadap kinerja presiden, pendukung Prabowo cenderung tidak puas meskipun Prabowo sudah menjadi bagian pemerintah," tuturnya.
Survei Indikator Politik Indonesia tersebut digelar pada 1-3 Februari 2021 dan dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1200 responden dipilih secara acak.
Dalam survei tersebut, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error -MoE) sekitar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Adapun sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. (*)
