DEMOKRASI.CO.ID - Sikap pihak Istana yang enggan membalas surat dari Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait permohonan klarifikasi upaya 'kudeta' kepemimpinan Partai Demokrat yang diduga melibatkan orang dekat Istana mengundang tanda tanya besar.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron acara Tanya Jawab Cak Ulung bertajuk ‘Imbas Skenario "Kudeta" Politik Menyasar AHY’ yang digelar virtual Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).
"Saya gak ngerti yang dimaksud dengan statement (Pratikno) itu. Kan fakta hukum yang disampaikan oleh para saksi (Moeldoko diduga terlibat)," kata Herman Khaeron.
Herman menilai, alasan Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno seolah upaya 'kudeta' kepemimpinan Partai Demokrat hanya berasal dari internal partai.
Bahkan, kata dia, para saksi menyebut Moeldoko mengklaim telah mendapatkan restu dari 'Pak Lurah', sebutan lain Presiden Jokowi.
"Semestinya diklarifikasi, karena Yang Bersangkutan mengatakan kepada saksi-saksi kader kami yang diundang, kemudian bertemu, bahwa sudah mendapatkan dukungan dari para pejabat tinggi dan menteri lainnya serta mendapatkan restu dari Pak Lurah," cetusnya. (RMOL)
