DEMOKRASI.CO.ID - Sejumlah politikus Partai Demokrat menyebut skenario pengambilalihan paksa atau kudeta kepemimpinan Demokrat dirancang di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Rencana kudeta itu melibatkan beberapa orang, termasuk tokoh penting di pemerintahan.
Politikus Demokrat Rachland Nasidik menyangkal keras pernyataan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyebut bertemu dengan sejumlah kader Demokrat di rumahnya. Menurut Rachland, pembicaraan itu terjadi di hotel, kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan.
“Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel, Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00. Anda datang ke situ, bukan mereka mendarangi (mendatangi) Anda,” kata Rachland di Twitter, dikutip Selasa (2/2/2021).
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mencuitkan hal senada. Dia mengunggah gambar kamar di mana pertemuan yang diduga terkait dengan upaya pendongkelan kepemimpinan Demokrat itu terjadi.
“Pengambilalihan Paksa 2901,” cuit Andi Arief, Selasa. Dia mengunggah gambar pintu kamar bertuliskan “Presidential Suite 2901”.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap adanya rencana pengambilalihan kepemimpinan partai yang dipimpinnya. Dia menyebut ada lima orang yang terlibat.
Mereka terdiri atas 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
“Sepuluh hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (1/2/2021).
Para eks kader dan kader aktif itu bertemu dengan seorang pejabat pemerintahan untuk membahas rencaa itu. Siapa? Andi Arief menyebut sosok tersebut Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Konferensi pers ini pun seketika direspons Moeldoko. Dia menegaskan agar isu kudeta itu tidak dikaitkan dengan istana, apalagi dengan Presiden Joko Widodo.
“Poin yang pertama jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko nih bukan selalu KSP. Ini Moeldoko nih,” katanya, Senin (1/2/2021).
Mantan Panglima TNI itu juga menyebut dirinya menerima siapa pun tamu yang mengunjunginya, termasuk dari pihak-pihak yang disebut ingin mengambil alih Partai Demokrat. Dia mengaku bahwa dalam kunjungan tersebut tidak memahami konteksnya.
“Secara bergelombang mereka datang, berbondong-bondong ya kita terima. Konteksnya apa saya juga ga ngerti. Tapi dari obrolan-obrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya pada curhat situasi yang dihadapi ya saya dengerin aja,” tuturnya. []
