DEMOKRASI.CO.ID - Kerumunan masyarakat yang terjadi dalam kunjungan Presiden Joko Widodo di Maumere, Nusa Tenggara Timur, merupakan sebuah tamparan bagi pemerintah.
Tamparan bakal lebih keras jika tidak ada tindakan hukum sebagai lanjutan dari insiden kerumunan di Maumere tersebut.
“Rakyat disuruh menjalani protokol kesehatan, tapi para pemimpin justru melanggar. Kerumunan Jokowi di Maumere seharusnya menyadarkan para petinggi negeri untuk introspeksi diri,” kata Wakil Ketua Umum Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), Tjetjep Muhammad Yasin, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (25/2).
Menurut Gus Yasin, sapaan akrabnya, adanya kerumunan Jokowi di Maumere seharusnya menjadi tolok ukur bagi aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan terkait pelanggaran protokol kesehatan.
“Katanya negara hukum, tapi kalau penegakan hukum suka-suka, ya sama saja. Kita dipertontonkan petinggi negara kok tidak malu melanggar hukum di depan rakyat,” sindir Gus Yasin.
Ditambahkannya, kejadian di Maumere sebenarnya Allah SWT membuka lebar-lebar sebuah fakta dengan mempermalukan rezim agar tidak tebang pilih.
“Habib Rizieq Shihab ditahan dan diadili karena tuduhan mengundang dan menyebabkan kerumuman massa dan melanggar protokol kesehatan, sedangkan Presiden Jokowi karena sedang berkuasa ya bebas sesuka hatinya. Inilah cara Allah memperingatkan para penguasa agar sadar,” pungkasnya. (RMOL)
