DEMOKRASI.CO.ID - Merespons gerakan pengambilalihan atau "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Presiden Joko Widodo bisa melakukan dua langkah politik.
Demikian kata pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).
Menurut Umam, Jokowi bisa langsung memberhentikan Moeldoko dari jabatan KSP. Opsi kedua, Jokowi meminta Moeldoko mengundurkan diri.
Analisa Umam, jika memang Moeldoko serius ingin mencalonkan diri sebagai presiden maka mundur dari KSP akan membuat dirinya fokus melakukan kerja politik.
"Pak Moeldoko jika memang serius ingin Nyapres, sebaiknya mundur saja dari istana, dan fokus melakukan kerja-kerja politik," kata Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina ini.
Kabar kudeta kepemimpinan Partai Demokrat diungkapkan oleh AHH pada Senin siang (1/2). Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap dari para pengurusnya baik di level pusat maupun daerah.
Moeldoko sendiri tidak secara tegas membantah. Mantan Panglima TNI itu hanya meminta dinamika yang muncul itu tidak dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
Moeldoko juga mmeinta AHY dan pihak Demokrat agar tidak terbawa perasaan dalam menghadapi dinamika partai berlambang mercy itu.(rmo)
