DEMOKRASI.CO.ID - Eks Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menanggapi pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut kondisi negara sekarang ini tengah berat karena banyak terjadi korupsi di berbagai sektor.
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan hal itu saat wawancara bersama Wahyu Muryadi. Dia mengatakan, banyak sektor sudah korupsi dan mengadu ke Kemenko Polhukam.
Said Didu meminta agar Mahfud MD bisa menyelamatkan Indonesia. Hal itu diutarakan olehnya langsung lewat jejaring Twitter @msaid_didu pada Sabtu (27/2/2021).
"Prof Moh Mahfud MD yth, mohon selamatkan negeri ini," pinta Said Didu.
Said Didu menambahkan, hal itu bisa dilakukan salah satunya dengan mencari orang yang tepat, yakni berkarakter berani dan mau membersihkan korupsi.
"Cari orang bersih yang berani dan mau membersihkan. Bukan tokoh yang jadi wayang para cukong," tegas Said Didu.
Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan kondisi negara kepada Wahyu Muryadi yang video rekamannya dapat dilihat lewat saluran YouTube WhyTV.
Dalam hal ini, Mahfud MD menyinggung kasus korupsi di berbagai sektor. Bukan tanpa alasan, dia berkata atas dasar banyaknya pengaduan.
"Kalau negara sekarang ini berat juga sih. Berbagai sektor banyak korupsi dan ngadunya ke sini," kata Mahfud MD.
Mahfud MD memberi contoh dalam kasus pertanahan yang mana dia mendapatkan pengaduan dari pihak terkait sehingga harus mengundang Menteri Pertahanan.
"Misal urusan pertanahan. Kan itu bukan urusan Kemenko Polhukam. Tapi kalau sudah nyangkut hukum ke sini, sehingga saya undang Menteri Pertanahan," tukasnya.
Lebih lanjut, Mahfud MD juga menjelaskan bahwa seluruh kementerian ada kaitannya dengan Menkopolhukam.
Mahfud MD memberi contoh yakni soal penaungan pendidikan. Dalam hal ini, dia menyinggung permasalahan hukum di perguruang tinggi.
"Jadi semua kementerian pada akhirnya berkait dengan sini. Kemendiknas itu bagian Pak Muhadjir (Menko PMK), tetapi ketika ada masalah hukum di perguruan tinggi, ya ke sini ngadunya," ungkap Mahfud MD.
Tidak hanya di lingkup kementerian saja, Mahfud MD juga mengaku beberapa kali mendapat pengaduan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (*)
