DEMOKRASI.CO.ID - Polemik Partai Demokrat yang menyeret Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak bisa dibiarkan begitu saja oleh Presiden Joko Widodo.
Sebab apa yang dituduhkan kepada Moeldoko sedikit banyaknya akan memengaruhi citra istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
"Pak Jokowi tak boleh cuci tangan. Presiden perlu memberi pesan kuat bahwa praktik ambil alih paksa partai politik itu salah," kata politisi Demokrat, Rachland Nashidik di akun Twitternya, Jumat (5/2).
Upaya pengambilalihan sebuah partai politik seperti saat ini dirasakan kader partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang diduga melibatkan lingkaran istana tak bisa dianggap remeh oleh tokoh sekelas Kepala Negara.
Terlebih, kasus pengambilalihan paksa juga pernah dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Kerusuhan 27 Juli 1996 atau dikenal Kudatuli. Saat itu, PDIP yang kini menaungi Presiden Jokowi masih bernama PDI.
"Dulu pernah dialami partainya presiden (PDIP). Maka seharusnya presiden tak menolerir perbuatan yang sama atau meniru, yang dilakukan anak buahnya sendiri," tegasnya.
"Bukan kami yang rugi bila Pak Jokowi memilih berlindung di balik teka-teki tentang sikapnya. Keputusan yang kuat dan bermartabat harus dipilih. Bukan saja demi melindungi demokrasi, tapi juga kehormatan istana," tandasnya.
Demokrat sendiri telah melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo terkait dugaan keterlibatan KSP Moeldoko dalam agenda pengambilalihan paksa Demokrat.
Hingga kini, surat tersebut tak kunjung mendapat balasan dari Presiden Jokowi. Namun beredar kabar bahwa presiden telah memberi teguran keras kepada KSP Moeldoko atas polemik yang terjadi.(RMOL)
