DEMOKRASI.CO.ID - Ada kontradiksi yang disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko terkait dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Secara khusus, politisi Demokrat Rachland Nashidik menyoroti Moeldoko sebagai pihak yang mengambil tanggung jawab dan meminta tidak mengait-kaitkan dengan Istana.
Padahal, informasi yang ia dapat menyebutkan bahwa Moeldoko telah mendapat restu dari sejumlah pihak di lingkungan pemerintahan, termasuk 'Pak Lurah' yang disinyalir mengarah ke Presiden Joko Widodo.
"KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menkumham, dan Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan 'Pak Lurah' merestui," kata Rachland di akun Twitternya, Senin (1/3).
Menurutnya, bila benar informasi tersebut, maka saat ini bukan hanya Moeldoko yang perlu memberikan klarifikasi.
"Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu 'Pak Lurah?'" tegas Rachland.
Hal senada juga sebelumnya disampaikan oleh Kepala Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief. Bahkan Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa Moeldoko telah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo.
"Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi? Karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi," kata Andi Arief. []
