DEMOKRASI.CO.ID - Mayoritas Fraksi di DPRD DKI Jakarta tidak mendukung dan tidak akan ikut mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait permasalahan pencegahan banjir. Wacana interpelasi sebelumnya digaungkan fraksi PSI.
Seperti diketahui, hak interpelasi bisa diusulkan paling sedikit 15 anggota DPRD dan lebih dari satu fraksi. Artinya, PSI tidak bisa sendiri dalam menggulirkan wacana hak interpelasi ini.
Dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta--termasuk PSI, lima Fraksi menyatakan tidak mendukung wacana hak interpelasi itu, dua fraksi belum bersikap, dan satu fraksi lainnya, yakni Nasdem, belum memberikan tanggapan.
Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco mengatakan pihaknya tidak akan mendukung hak interpelasi itu. Menurutnya, saat ini, yang harus dilakukan adalah fokus membantu warga yang terdampak banjir.
"Golkar tidak akan dukung, kan sudah jelas dalam APBD kita anggaran banjir sudah dialokasikan, dan sekarang baru awal tahun belum bisa dikerjakan semua. Ini orang belum kerja kok sudah minta interpelasi, mau cari panggung tapi objektif lah," kata Basri saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (25/2).
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DKI Jakarta, Mohammad Arifin menyebut tindakan PSI yang hendak mengajukan hak interpelasi itu hanya sekadar pencitraan. Tindakan PSI itu, kata dia, juga cenderung apriori terhadap keberhasilan Anies mengatasi banjir yang menurutnya justru harus diapresiasi.
"Titik banjir tahun ini jauh berkurang dan wilayah yang masih terkena banjir, genangannya sehari sudah surut. Ini menunjukkan Gubernur dan jajaran Pemprov bekerja optimal untuk atasi banjir. (PKS) Jelas sangat menentang interpelasi tersebut," kata Arifin.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas meminta PSI untuk tidak memperkeruh suasana dengan mengajukan interpelasi. Menurut Ilyas, banjir yang terjadi beberapa waktu terakhir di Jakarta tidak mutlak merupakan salah Anies.
"Menyelesaikan banjir karena ini kan bukan kesalahan gubernur mutlak. Ini kan sebenarnya kesalahan teknis bukan kesalahan gubernur, kalau kita mau fair ya, ini kesalahan kepala dinas yang tidak mampu mengkoordinasi, seperti itu," ucap Ilyas.
Sekretaris Fraksi PAN Oman Rohman menyebut pihaknya tidak akan mengikuti PSI soal interpelasi itu. Oman mengatakan, untuk penanganan banjir, yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta adalah melaksanakan rekomendasi dari pansus banjir Jakarta yang dibentuk pada 2020.
"Kita sih minta rekomendasi dari pansus banjir dilaksanakan dengan baik dan memang harus lebih greget lagi, toh fakta bahwa genangan, kalau kita lihat jumlah RW yang tergenang dibanding tahun lalu sudah berkurang," ucap dia.
Ia lebih lanjut juga meminta agar Pemprov tidak mendikotomikan antara normalisasi dan naturalisasi sungai.
Anggota Fraksi Partai Gerindra, Syarif mengatakan interpelasi adalah hak setiap anggota DPRD, tak terkecuali anggota Fraksi PSI.
Namun demikian ia menyatakan interpelasi itu harus memperhatikan tujuan dan aturan yang berlaku.
"Dalam masalah ini saya berpendapat sudah cukup dengan Pansus Banjir tahun 2020, yang laporannya sudah diparipurnakan, karena itu Fraksi Gerindra tidak akan ikut-ikutan," kata Syarif.
Di sisi lain, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono mengatakan pihaknya belum menentukan sikap terkait interpelasi terhadap Anies itu.
Ia menyebut, pihaknya perlu melakukan kajian apakah interpelasi memang perlu diajukan.
"Belum bisa menentukan, itu kan mesti ada evaluasi dan kajian terhadap rencana yang digulirkan oleh PSI itu, jadi kita belum melakukan itu," kata Gembong.
Sementara anggota Fraksi Demokrat, Mujiyono menyatakan untuk meminta penjelasan dari Anies terkait banjir, tidak serta merta harus menggunakan interpelasi.
"Keputusan partai nanti lihat seperti apa, kan tidak serta merta harus interpelasi, kan ada cara yang lain lah," kata Mujiyono. (*)
