DEMOKRASI.CO.ID - Keluhan Presiden Joko Widodo soal penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak efektif tidak boleh dianggap sebelah mata.
Apalagi dalam keluhan itu, Jokowi juga menyindir ekonomi Indonesia yang tidak kunjung naik sekalipun warga membandel atau tetap beraktivitas.
Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, akar masalah ekonomi terletak pada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang gagal berpikir out of the box dan gemar berutang.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa saat sebelum pandemi sekalipun Sri Mulyani gagal membawa ekonomi Indonesia meroket 7 persen sebagaimana yang didambakan Presiden Jokowi. Bahkan laju ekonomi stagnan di angka 5 persen dan sempat nyungsep ke 4 persenan. Hingga akhirnya mengalami minus saat pandemi terjadi
Teranyar, dia mengkritik perihal utang printilan yang dilakukan Sri Mulyani sebesar Rp 7,05 triliun dari Bank Dunia. Baginya, utang itu merupakan hal yang aneh karena negara masih memiliki dana sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2020 sebesar Rp 234,7 triliun.
“Menteri tukang utang mesti diganti,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (3/2).
Selain itu, Iwan Sumule mengungkit konsentrasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sebagai rakyat biasa, Iwan Sumule mengaku telah merasa jengkel seperti yang dirasakan Presiden Joko Widodo saat sidang kabinet paripurna bulan Juni lalu.
Di mana Presiden Jokowi merasa para pembantunya tidak serius dalam menangani pandemi. Kerja kabinet masih tampak biasa-biasa saja tanpa ada sense of crisis.
“Mungkin bukan Pak Jokowi saja yang jengkel, saya pun jengkel dan rakyat pasti juga jengkel,” tegasnya.
Iwan Sumule kemudian memberi contoh apa yang dilakukan Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, yang belakangan dikaitkan dengan upaya kudeta Partai Demokrat.
“KSP Moeldoko bukannya fokus bantuin penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tapi urusin Demokrat,” sindirnya. (RMOL)
