DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkap, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan koalisinya tengah menggodok penyusunan konstitusi baru.
Itu dilakukan empat tahun setelah Erdogan merombak konstitusi sebelumnya sehingga ia dapat terus berkuasa.
"Mungkin, sudah waktunya Turki untuk sekali lagi membahas konstitusi baru," ujar Erdogan usai rapat kabinet di Ankara pada Senin (1/2), seperti dikutip Reuters.
"Jika kami mencapai kesepakatan dengan mitra aliansi kami, kami dapat memobilisasi untuk konstitusi baru di masa mendatang," lanjutnya.
Erdogan juga menegaskan setiap proses akan dibagikan secara transparan kepada publik.
"Tidak peduli seberapa banyak kita berubah, tidak mungkin menghapus tanda-tanda kudeta dan pengawasan yang telah dimasukkan ke dalam semangat konstitusi," tegasnya.
Pernyataan Erdogan sendiri muncul setelah pemimpin Partai Gerakan Nasionalis (MHP), Devlet Bahceli menyarankan perubahan konstitusi untuk melarang Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi.
Bahceli telah lama menjadi kritikus HDP seperti Erdogan. Ia menuduh partai itu terkait dengan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) meski HDP menentangnya.
"Menyusun konstitusi bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan di bawah bayang-bayang keompok terkait dengan organisasi teroris (PKK)," kata Erdigan tanpa menyebutkan nama partai secara spesifik.
Pada 2017, Turki telah memberikan suara untuk mendukung perubahan konstitusional, beralih dari demokrasi parlementer ke sistem presidensial eksekutif.
Erdogan terpilih sebagai presiden di bawah sistem baru pada 2018, dengan kekuatan eksekutif luas yang digambarkan oleh partai-partai oposisi sebagai "rezim satu orang".[rmol]
