DEMOKRASI.CO.ID - Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara terukur membuka informasi adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.
AHY menyebutkan, upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat dilakukan gabungan lima orang.
Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.
Adapun ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti paksa ketum Demokrat, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.
Jelas AHY, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketum Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).
"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," ucap dia.
AHY didampingi didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, menggelar jumpa pers, di halaman Kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Senin (1/2).
Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya.
"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," ujar AHY.
AHY masih berharap semua itu tidak benar. Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader partai (termasuk pengurus DPD dan DPC) yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian. []
