DEMOKRASI.CO.ID - Pemerintah menebar insentif sebagai bagian dari strategi besar pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Kali ini, insentif yang diberikan adalah untuk sektor pariwisata.
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pariwisata merupakan salah satu sektor yang terdampak paling awal, paling besar karena pandemi COVID-19, dan diperkirakan pulih paling akhir. Sehingga menurutnya, diperlukan stimulus atau program khusus agar terdapat perbaikan dan bisa menunjang perekonomian nasional.
"Pemerintah juga menyiapkan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dan mendorong pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata untuk menggeliatkan kembali minat wisatawan untuk mengunjungi daerah wisata," kata Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis, dikutip kumparan Rabu (17/2).
Dia menambahkan, saat ini pemerintah tengah mempercepat PP untuk KEK Pariwisata Lido dan 2 KEK pariwisata di Kawasan Babel yang masih dalam proses adalah KEK Sungai Liat dan KEK Tanjung Gunung. KEK Pariwisata Lido sendiri, merupakan proyek yang dikembangkan pengusaha Hary Tanoesoedibjo, ayah dari Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo.
Proyek tersebut dikembangkan oleh PT MNC Land Tbk (KPIG), perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo, bekerja sama dengan perusahaan properti milik mantan Presiden AS, Donald Trump.
Dari catatan kumparan, taman hiburan yang disebut sebagai Movie Land di Lido City tersebut dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. South China Morning Post, melansir setengah dari total pendanaan proyek ini dikabarkan bersumber dari pinjaman pada pemerintah China sebesar USD 500 juta. Anak usaha BUMN China bidang konstruksi, Metallurgical Corporation of China (MCC), dikabarkan telah menandatangani kesepakatan dengan MNC Land.
Meski demikian, perusahaan China tersebut dikabarkan tidak akan terlibat secara langsung. Namun di sisi lain, proyek tersebut nantinya akan menggunakan brand hotel milik Donald Trump.
Menanggapi hal itu, Bos MNC Group Hary Tanoesoedibjo membantahnya. Dia mengatakan, belum menandatangani perjanjian pinjaman dana dari Negeri Tirai Bambu itu. Menurutnya, kerja sama dengan China baru sebatas penunjukan perusahaan konstruksi untuk taman hiburan yang berada di hunian mewah tersebut. Penunjukan dilakukan oleh anak perusahaan PT MNC Land Tbk.
"Ditanya apakah perusahaannya telah menerima USD 500 juta dana China, Tanoesoedibjo mengatakan dalam pesan teks "tidak benar" dan menyatakan bahwa MNC hanya menunjuk Chinese Metallurgical Corporation of China (MCC) sebagai kontraktor," jelas dia dilansir Reuters, Jumat (18/5/2018).
Dengan ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proyek Lido City milik MNC Land itu akan menikmati berbagai kemudahan dan fasilitas insentif perpajakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.010/2020. Seperti insentif pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea masuk, serta pajak dalam rangka impor, cukai, serta berbagai kemudahan perizinan lainnya.
Proyek milik Hary Tanoesoedibjo di Lido City itu diperkirakan akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara hingga sebanyak 63,4 juta orang sampai 2038. Artinya rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun. Pemasukan devisa dari wisatawan mancanegara serta penghematan devisa yang keluar dari wisatawan domestik yang tak jalan-jalan ke luar negeri ditaksir mencapai USD 4,1 miliar selama 20 tahun.
Tapi pada sisi lain, Airlangga Hartarto, menyatakan situasi pandemi menuntut peralihan target wisatawan. “Perlu ada shifting target wisatawan ke Wisatawan Nusantara atau Domestik yang diperkirakan sebesar 50-55 juta orang,” ujarnya.
Sebelumnya pada 2020, upaya pemulihan sektor pariwisata antara lain dilakukan dengan program hibah pariwisata, yang merupakan bagian dari program PEN. Pada tahun lalu telah terserap 70 persen untuk hotel dan restoran. Pada tahun 2020, dana hibah pariwisata yang merupakan bagian dari program PEN tercatat sebesar Rp 3,3 Triliun. (*)
