DEMOKRASI.CO.ID - Penolakan revisi Undang Undang Pemilu diprediksi akan mengakibatkan peluang para Kepala Daerah calon potensial di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang semakin kecil.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Periskop Data, Muhamad Yusuf Kosim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (8/2).
Kata pria yang karib disapa Yuko ini, jika benar tidak ada revisi UU Pemilu maka sosok potensial seperti Anies Baswedan peluangnya dalam berkontestasi di Pilpres makin berat.
Alasannya, kata Yuko, setelah masa jabatannya habis nantinya Pilkada di tahun 2022 dan 2023 ditiadakan. Imbasnya, Anies tidak lagi memiliki ruang ekspos media yang luas.
"Kalau benar partai-partai akhirnya pada nolak revisi UU Pemilu calon potensial seperti Anies yang kali ini masuk radar survei capres potensial akan makin berat. Karena otomatis tiadanya Pilkada akan membuat dia memiliki keterbatasan eskposure media," demikian kata Yuko.
Lebih lanjut Yuko menjelaskan, Anies bisa saja memiliki peluang untuk membranding dirinya untuk mewarnai Pilpres dengan mengeluarkan dana besar untuk menjaga namanya beredar di ruang publik.
"Andaikata masih ingin muncul di publik, saat tidak menjabat Anies harus menggelontrka dana besar untuk menjaga namanya beredar di tengah publik," pungkas Yuko. (RMOL)
