DEMOKRASI.CO.ID - Keputusan polisi dan tentara melarang penggunaan atribut organisasi terlarang memberikan bantuan kepada korban banjir di Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sudah tepat. Sebaiknya memberikan bantuan tanpa embel-embel organisasi.
Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga kepada wartawan, Selasa (23/2).
"Ya sudah tepat lah. Kan pemerintah jelas sudah membubarkan. Berarti segala atribut yang ada di Indonesia ini sudah dilarang," kata Pandapotan.
Dia meminta agar pemberian bansos tidak menggunakan atribut sama sekali, terlebih menggunakan atribut organisasi yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah.
"Soal dia bagikan bansos ke korban banjir, ya jangan bawa-bawa nama organisasi yang dilarang. Jangan menjustifikasi berbuat baik tapi melanggar aturan yang sudah diputuskan pemerintah," tegasnya.
Pandapotan berharap masyarakat mentaati keputusan pemerintah tersebut agar korban banjir yang menerima bantuan tidak atas embel-embel apapun.
"Sudah dilarang pemerintah, ikuti saja. Kita ini kan negara yang jelas ada undang-undangnya, ada peraturannya, kita negara Pancasila," tandasnya.
Hal senada juga dikatakan rekan separtainya anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Menurut dia, wajar saja ketika polisi dan tentara membubarkan kegiatan organisasi terlarang.
"Seharusnya semua menaati hukum. Semua harusnya bisa memberi contoh yang baik. Kalau tujuannya membantu, harusnya tidak perlu atribut," kata Gilbert secara terpisah.(RMOL)
