DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat menyebut Kepala KSP Moeldoko dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memang sempat melakukan pertemuan dengan para kader Demokrat.
Namun Partai Demokrat mengungkap ada tujuan berbeda dari ngopi-ngopi antara keduanya dengan para kader.
"Sebaiknya Bapak KSP Moeldoko tidak membawa-bawa nama Bapak Menko Luhut BP dalam pertemuan Bapak KSP Moeldoko dengan kader-kader Partai Demokrat," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangannya, Senin (8/2/2021).
Herzaky menyebut ada 4 perbedaan signifikan ngopi-ngopi versi Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan. Perbedaan pertama yakni terkait pertemuan Luhut dengan kader didasari keinginan pribadi kader dan memang sudah kenal sedangkan Moeldoko disebut tidak kenal dengan para kader dan menjanjikan bantuan pasca bencana.
"Kader-kader Partai Demokrat yang bertemu dengan Luhut atas keinginan sendiri dan ada yang memang sudah kenal sebelumnya. Sedangkan yang bertemu dengan Moeldoko, adalah kader-kader Partai Demokrat dari daerah yang tidak dikenal Moeldoko sebelumnya, yang difasilitasi ke Jakarta karena dijanjikan akan mendapat bantuan pasca bencana. Dan, mereka tidak tahu sebelumnya bakal bertemu Moeldoko," ucapnya.
Poin selanjutnya, kata Herzaky pertemuan antara Luhut dengan para kader tidak mengajak para pemilik suara dalam partai serta tidak atas permintaan bantuan. Sedangkan Moeldoko secara terstruktur memang berencana bertemu dengan para ketua DPD dan DPC Partai Demokrat.
"Pertemuan kader Demokrat dengan Moeldoko, didahului oleh usaha terstruktur dan sistematis mengontak para pemilik suara sah (ketua-ketua DPD dan ketua-ketua DPC) dari berbagai pelosok Indonesia, untuk bertemu di Jakarta," ucapnya.
Tak hanya itu, berbeda dengan Luhut, Moeldoko juga disebut mencatut nama-nama menteri hingga pejabat tinggi pemerintahan hingga Presiden Jokowi terkait rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024 saat melakukan pertemuan.
"Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada pencatutan nama-nama menteri dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya, dan bahkan pencatutan nama presiden, yang dikatakan sudah mendukung rencana KLB dan pencapresan Moeldoko di 2024," sebutnya.
Lebih jauh, Moeldoko disebut juga melakukan money politics saat bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat untuk menyetujui KLB. Besaran uang disebut hingga Rp 100 juta.
"Dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada janji money politics sebesar 100 juta rupiah jika para pemilik suara dari Partai Demokrat menyetujui KLB dan mengganti Ketua Umumnya dengan Moeldoko. Sedangkan dalam pertemuan dengan Luhut, tidak ada janji-janji money politics yang disampaikan," ungkap Herzaky.
"Dengan demikian jelas, kalau dalam pertemuan dengan Moeldoko, ada penggalangan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah secara terstruktur dan sistematis oleh pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional dekat dengan Presiden Joko Widodo," lanjutnya.
Persoalan ngopi-ngopi ini awalnya disampaikan oleh Moeldoko di akun Instagram resmi Moeldoko, @dr_moeldoko, pada Sabtu (6/2/2021), ia mengunggah foto sedang memegang cangkir dengan keterangan sedang ngopi. Dalam foto, ia terlihat mengenakan baju putih dan jaket biru.
"Aku nambah kopi, ada yang semakin grogi," demikian tulisan yang menyertai di foto tersebut.
Dalam caption-nya, Moeldoko mengatakan tidak pantas jika seseorang langsung pergi setelah menghabiskan secangkir kopi. Terlebih, saat ada rekan yang bergabung untuk ngopi.
Persoalan ngopi itu pun dijawab oleh Partai Demokrat. PD menduga Moeldoko sibuk mencari teman ngopi karena sudah jarang diajak langsung Presiden Jokowi.
"Mungkin Bapak Presiden Joko Widodo sudah jarang mengajak KSP Moeldoko ngopi-ngopi. Begitu juga rekan sesama menteri, sudah jarang mengajak KSP Moeldoko ngopi-ngopi," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD Herzaky Mahendra Putra dalam keterangannya, Minggu (7/2).
"Jadi, KSP Moeldoko sibuk cari teman buat ngopi-ngopi. Sampai mesti ngopi-ngopi dengan kader Demokrat, yang notabene tidak di dalam pemerintahan," imbuh dia.(dtk)
