DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat (PD) menjawab pernyataan eks staf KSP Bambang Beathor Suryadi terkait isu kudeta PD yang dikaitkan dengan kedekatan Kepala KSP Moeldoko dan eks Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
PD menilai pernyataan itu bukan kebenaran, melainkan hanya pembenaran.
"Pernyataan staf KSP ini hanya melakukan pembenaran, bukan kebenaran," kata Kepala BPPOK Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (6/2/2021).
Herman Khaeron menjelaskan konteks permasalahan yang terjadi saat ini. Ia mengatakan Moeldoko sedang berupaya mengambil alih kepemimpinan PD secara paksa melalui kongres luar biasa (KLB).
"Konteks hari ini berbeda karena pak Moeldoko ingin mengambil alih secara paksa kepemimpinan PD melalui KLB, menjadi tindakan yang salah, apalagi dengan cara dijanjikan iming-iming uang," jelasnya.
Lebih lanjut Herman Khaeron menegaskan AHY merupakan Ketum PD yang sah dan telah terpilih secara aklamasi. Ia pun heran saat tiba-tiba ada sejumlah pihak yang berupaya membuat KLB PD.
"AHY adalah Ketum yang terpilih secara sah dan aklamasi oleh pemilik suara serta diakui negara melalui SK Menkum HAM, lantas tiba-tiba mau KLB. Ini tindakan inkonstitusional dan tidak berdasar," ujarnya.
Eks Staf KSP Bambang Beathor Suryadi bela Moeldoko di isu kudeta PD.
Sebelumnya, mantan staf KSP Bambang Beathor Suryadi ikut berbicara mengenai isu kudeta Partai Demokrat (PD) yang dikaitkan dengan sosok Kepala KSP Moeldoko. Beathor menilai Moeldoko pantas jika ingin menjadi presiden pada 2024 melalui Partai Demokrat.
"Membaca dan mendengar gonjang-ganjing Istana, bahwa Mas Moeldoko ingin jadi presiden 2024 dengan kendaraan Partai Demokrat adalah wajar dan pantas," kata Beathor dalam keterangannya, Sabtu (6/2).
Beathor kemudian menyinggung kedekatan Moeldoko dengan eks Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, ada peran SBY mengapa Moeldoko diangkat menjadi Panglima TNI dan saat ini menjabat Kepala KSP di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
"Kedekatannya dengan SBY tentunya mempunyai khas tersendiri, kenapa SBY memilihnya untuk menjadi Panglima TNI di antara perwira tinggi yang ada pada waktu itu, begitu pula kenapa SBY menitipkannya ke Jokowi untuk posisi Kepala KSP setelah kunjungan SBY ke Istana Jokowi," ujarnya.
"Dalam penjelasan Mas Moeldoko, inisiatif ini dilakukan oleh para kader Demokrat, seperti hal nya inisiatif Mas Moel jadi Panglima TNI adalah SBY," sambungnya.(dtk)
