DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat mengeklaim pengurusnya ditawari uang hingga Rp 100 juta untuk menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum. Isu kudeta Demokrat ini juga menyeret Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.
Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, penelusuran internal partai menemukan sudah ada beberapa DPC yang menerima uang. Mereka memang belum menerima total Rp 100 juta seperti yang dijanjikan.
"Kalau yang kita dengar ini kan masih kita dalami, antara Rp 25-30 juta sudah diserahkan ya, 1 DPC. Sudah kita kembalikan dari yang dijanjikan Rp 100 juta itu," kata Renanda kepada kumparan, Kamis (4/2).
Sayangnya, Renanda masih enggan mengungkap siapa yang memberi uang secara langsung dan kepada siapa uang tersebut dikembalikan.
Lebih lanjut, Renanda menyebut komunikasi soal uang ini disampaikan saat para pengurus DPC bertemu geng kudeta dan juga Moeldoko. Menurut dia, yang menelepon para pengurus DPC adalah anggota DPR Komisi C Jhonni Allen Marbun.
Ada 9 DPC yang bertemu Moeldoko dan mereka yang mendorong kudeta AH.
"Yang ditelepon, dihubungi Jhonni Alen Marbun itu cukup banyak juga. Ada di Sumatera sedikit, di Jawa sedikit ada. Tapi memang yang bertemu langsung cuma 9 DPC itu," kata Renanda.
Soal tawaran uang kali pertama disampaikan Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron. Menurut dia, manuver yang dilakukan oleh geng kudeta adalah pemberian uang kepada pengurus tingkat kabupaten/kota atau DPC.
"Beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan. Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2). (*)
