DEMOKRASI.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduga ada invisible hand yang bermain dibalik sikap sejumlah partai politik yang 'balik kanan' dan menolak revisi UU 7/2017 tentang Pemilu.
Pasalnya, berubahnya sikap parpol-parpol itu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) bertajuk "Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia" Kamis (11/2).
"Ada invisible hand. Ketika Pak Jokowi menyatakan perubahan," kata Mardani.
Meski demikian, Mardani menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mendesak revisi UU Pemilu demi perbaikan demokrasi di tanah air.
Sebab, secara fundamental realitas demokrasi di Indonesia sedang 'sakit' alias demokrasi yang hanya prosedural bukan substansial.
"PKS tegas, lanjutkan revisi UU Pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih sehat," tegasnya.
"Lanjut, harus, kita akan teriak selalu pembahasan RUU Pemilu dan Pilkada," demikian Mardani.
Selain Mardani, narasumber lain dalam diskusi daring tersebut antara lain Peneliti Senior LIPI Siti Zuhro, Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, Dosen Ilmu Politik UNAS Prof TB Massa Djafar, dan Wakil Rektor UMJ Endang Sulastri. []
