DEMOKRASI.CO.ID - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan Indonesia kembali masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah bawah atau lower middle income country karena pertumbuhan ekonomi 2020 mengalami kontraksi atau minus 2,07 persen imbas pandemi COVID-19.
“Dengan keadaan yang kita alami di masa pandemi (pertumbuhan ekonomi) ini terkoreksi,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam konferensi pers virtual perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, Selasa (9/2).
Menteri PPN menjelaskan produk domestik bruto (PDB) per kapita dan Pendapatan Nasional Bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia mengalami penurunan pada 2020.
Dalam paparannya, PDB per kapita mencapai Indonesia pada 2020 menurun menjadi USD 3.911,7 dari 2019 mencapai USD 4.174,9. Sedangkan GNI per kapita pada 2020 mencapai USD 3.806 atau turun dari 2019 mencapai USD 4.047.
Padahal, lanjut dia, pada akhir 2019, Indonesia berhasil masuk negara berpendapatan menengah atas atau upper middle income country dengan pendapatan di atas USD 4.046.
“Apabila tingkat pertumbuhan 2021 bisa mencapai 4,5-5,5 persen dan tahun depan 5 persen maka kita akan kembali di atas USD 4.000 hingga masuk lagi upper middle income country,” imbuhnya.
Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen per tahun, lanjut dia, Indonesia diperkirakan kembali menjadi upper middle income pada 2022.
Meski begitu, kata dia, dengan pertumbuhan ekonomi tergerus dan hanya sampai 5 persen, maka tidak cukup untuk melepaskan diri dari kategori jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap sebelum 2045.
“Itu jauh sekali bahkan 2045 kita belum bisa mencapai di atas 12 ribu dolar,” katanya.
Meski begitu, Menteri PPN mengatakan kontraksi ekonomi RI pada 2020 akibat pandemi masih lebih minimal dibandingkan negara lain di antaranya Amerika Serikat yang minus 3,5 persen, Filipina minus 9,5 persen dan Meksiko minus 8,3 persen. Namun, Vietnam pada 2020 tumbuh positif 2,9 persen, China 2,3 persen dan Taiwan mencapai 3 persen. []
