DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengakui bertemu dengan kader-kader Partai Demokrat (PD), yang notabene partai oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pantaskah?
"Sebetulnya silaturahim itu diperbolehkan selama tujuannya baik, maka baik juga silaturahimnya," kata pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).
Karena sudah tak lagi menjadi rahasia umum, Hendri menyarankan Moeldoko menjelaskan secara gamblang mengenai pertemuan dengan kader-kader Partai Demokrat. Sebab, kalau tidak, dia menilai hal itu akan berdampak buruh terhadap citra pemerintahan Presiden Jokowi.
"Makanya, karena sudah terbuka dan menjadi rahasia umum, sebaiknya dijelaskan terbuka saja serta gamblang. Sebab, makin ditutupi, maka makin besar misteri ini mengarah ke usaha pemerintah mengganggu stabilitas parpol," sebut Hendri.
Pertemuan antara Moeldoko dan kader-kader Demokrat disebut-sebut sebagai upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Isu kudeta Demokrat ini kemudian menyeret nama Presiden Jokowi.
Hendri berpendapat isu kudeta Demokrat ini tidak perlu menyeret-nyeret Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi bisa tidak diseret-seret jika ada penegasan dari Moeldoko bahwa tidak pernah ada restu dari Presiden Jokowi.
"Menurut saya, memang kasus ini tidak perlu menyentuh Presiden Jokowi dan menjadi ranah dinamika politik biasa. Syaratnya, Pak Moeldoko menjelaskan bahwa memang rumor yang mengatakan dia mendapat restu Presiden tidak benar," terang Hendri.
"Semoga setelah ini ada saling pengertian dan saling menghormati antara penguasa dan partai politik," imbuhnya.
Lebih jauh, Hendri mengapresiasi sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi isu kudeta Demokrat. Partai Demokrat diketahui juga mengirimkan surat ke Istana untuk meminta penjelasan isu kudeta Demokrat.
"Presiden Jokowi sudah tepat mengambil posisi pada kasus ini, mengamati dari jauh dan boleh saja terpesona dengan kondisi politik Indonesia, termasuk isu usaha kudeta parpol ini," tutur Hendri.
Hendri juga menilai sah-sah saja jika benar Moeldoko terlibat dalam isu kudeta Demokrat, asal tidak terungkap ke publik. Namun kini publik sudah mengetahui sehingga, menurutnya, wajar jika imbasnya buruk bagi Moeldoko.
"Sebenarnya manuver Moeldoko bila benar terjadi sih hal wajar, asal jangan ketahuan. Kalau ketahuan zonk jadinya. Jadi wajar juga kalau banyak tuntutan mundur ke Moeldoko dari kubu Jokowi," pungkasnya.
Seperti diketahui, Moeldoko memang mengakui bertemu dengan kader-kader Demokrat, salah satunya di hotel. Namun dia tak menjelaskan berapa kali melakukan pertemuan dengan kader-kader partai berlambang mirip logo Mercy itu. Dia juga mengakui biasa menerima tamu di kantornya.
"Beberapa kali (pertemuan) di rumah saya. Ya ada di hotel, ada di mana-mana. Nggak terlalu pentinglah itu. Intinya aku datang diajak ketemu, ya," kata Meoldoko saat konferensi pers di Jalan Terusan Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (3/1/2021).
"Wong saya, biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya, biasa itu. Dia marah-marah, saya suruh marah-marah, emosimu keluarkan, marah-marah aja. Biar saya paham apa yang kalian pikirkan, gitu. Jadi apa yang salah? Apa mau pertemuan di mana hak gue. Ngapain ikut campur? Gitu," tambahnya.
Teranyar, Moeldoko berbicara soal ngopi-ngopi. Mantan Panglima TNI itu, seperti di Facebook-nya yang bercentang biru, Kamis (4/2/2021), mengunggah foto sedang ngopi berikut keterangannya. Moeldoko terlihat tersenyum tipis di foto itu.
"Aku ngopi-ngopi kenapa ada yang grogi," demikian tulisan di foto tersebut.[]
