DEMOKRASI.CO.ID - Dinamika politik yang terjadi di Partai Demokrat diduga datang dari pihak eksternal, yang disebut-sebut sebagai intervensi negara.
Isu kudeta hingga upaya mengganti Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) lewat Kongres Luar Biasa (KLB), menjadi cara yang diambil untuk menggoyang partai berlambang Mercy ini.
Namun, pengajar ilmu politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, menyayangkan langkah penyelesaian masalah yang dilakukan pimpinan Partai Demokrat, dalam hal ini dengan memecat tujuh kadernya.
"Hampir semua partai kita tidak siap menyelesaikan konflik itu dengan cara yang terlembaga. Yang ada adalah menyelesaikan konflik dengan cara saling mematikan," ujar Djayadi dalam diskusi virtual Perpektif Indonesia Smart FM, Sabtu (27/2).
Cara itu, menurut Djayadi tidak bisa disebut salah. Akan tetapi, ada upaya lain yang bisa dilakukan AHY sebagai ketua umum untuk mengalahkan intervensi pihak luar dalam persoalan ini.
Yakni dengan mengandalkan kekuatan publik atau masyarakat, yang selama ini sama sekali tidak dijadikan alternatif solusi dalam persoalan parpol.
"Kalau masyarakat punya hubungan dekat dengan partai, maka publik bisa menjadi satu kekuatan partai tersebut untuk melawan intervensi negara," katanya.
Apalagi, berdasarkan pengamatan Djayadi dari hasil survei terbaru LSI, hanya sekitar 12 persen masyarakat Indonesia merasa punya ikatan psikologis dengan partai.
Ditambah lagi, Djayadi menemukan sekitar 25 hingga 30 persen masyarakat tidak memilih pemimpin negara sekarang ini, sehingga ada kemungkinan kekuatan oposisi pemerintah mengalir ke Demokrat.
"Bahwa memang partai itu sebetulnya kelembagaan penyelesaian konflik. Jadi ada konflik di luar sana lalu kemudian kita melihat ada kemungkinan titik temu, dan kita bertemu di partai politik," demikian Djayadi Hanan. []
