DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubenur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, di Kota Makassar, pada Jumat malam hingga Sabtu dinihari (26-27/2).
Gubernur Nurdin ditangkap bersama lima orang lainnya yang terdiri dari berbagai unsur. Mulai dari pejabat di lingkungan Pemprov Sulsel hingga pihak swasta.
Penangkapan pada Nurdin pun menjadi buah bibir. Pasalnya, dia adalah gubernur dengan gelar profesor dan pernah dianugerahi penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada 2017.
Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu menilai, penangkapan Nurdin kembali mengingatkan bahwa sistem politik Indonesia masih ada masalah.
Dugaan Said, hulu masalah yang menyebabkan orang berprestasi menjadi berperilaku koruptif adalah soal mahalnya biaya politik.
"Hulu masalah adalah biaya politik mahal sehingga yang berkuasa adalah cukong," ujarnya di akun Twitter pribadinya, Sabtu (27/2).
Persoalannya semakin rumit, kata Said, ketika politisi yang berwenang mengatur regulasi seperti melanggengkan budaya politik berbiaya mahal.
Akibatnya, sebaik apapun tokoh ketika terjun pada politik akan mudah terperangkap pada perilaku koruptif.
"Orang baik akan tersingkir dan terperangkap. Tapi kenapa para politisi tidak mau ubah mekenisme tersebut bahkan terkesan menikmati?" pungkasnya.(RMOL)
