DEMOKRASI.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengungkapkan sosok anggota DPR RI berinisial ACH yang diduga mendapatkan jatah kuota pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako dari kode "Bina Lingkungan".
Desakan itu disampaikan oleh pakar politik dan hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam usai terungkapnya kode "Bina Lingkungan" di sidang terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja selaku pihak pemberi suap pada Rabu (24/2).
"Iya saya kira KPK karena sudah masuk persidangan, maka harus mengungkap siapa sebenarnya sosok ACH tersebut," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).
Apalagi, perusahaan yang mendapatkan jatah kuota bansos dari kode "Bina Lingkungan" juga melibatkan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Pepen Nazaruddin selaku Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan Jaminan Sosial (LinJamsos) Kemensos.
"Saya kira wajib hukumnya bagi Jaksa KPK untuk menghadirkan orang-orang yg disebut-sebut dalam persidangan, karena kalau tidak maka akan ada fakta yang terputus bahkan miss leading bisa saja terjadi," jelas Saiful.
Kode "Bina Lingkungan" sendiri sebelumnya pernah diungkap oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saimin. Sosok ACH pun disebut MAKI mendapatkan jatah kuota dari kode tersebut.
"Apalagi sampai ada kode-kode tertentu yang bisa jadi merupakan bahasa yamg digunakan untuk meloloskan suap di Kemensos," kata Saiful.
KPK pun diharapkan dapat mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam perkara korupsi bansos.
"Karena kalau tidak, maka publik akan bertanya-tanya kesungguhan KPK dalam mengusut korupsi bansos yang kuat dugaan melibatkan beberapa anggota DPR dan pihak lainnya," pungkas Saiful.(RMOL)
