DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo meminta seluruh masyarakat Indonesia aktif mengkritik dan memberi masukan terhadapa berbagai program kerja pemerintah.
Tak hanya itu, saat menghadiri momentum peluncuran laporan tahunan Ombudsman RI tahun 2020, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendorong seluruh penyelenggara layanan publik agar memompa kinerja.
Pernyataan Jokowi itu direspons oleh Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana melalui laman Twitter pribadinya Senin malam (8/2).
Kata Gde, ia menyayangkan suara keinginin kritik disampaikan justru saat banyak orang yang sudah terjerat UU Informasi dan transaksi elektronik.
Pendapat Gde, pernyataan Presiden Jokowi tidak linier dengan perbuatannya.
"Setelah korban UU ITE sudah banyak, sekarang baru ngomong minta dikritik. Seperti hari-hari kemarin, kata-katanya tak sama dengan perbuatan," demikian cuitan Gde Siriana.
Aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini mengatakan, seperti puisi yang disampaikan WS Rendra, masyarakat Indonesia berpandangan bahwa perjuangan hidup itu adalah pelaksanaan kata-kata.
Ia mengingatkan Jokowi agar konsisten dengan sikapnya. Salah satu caranya adalah membebaskan seluruh pengkritik yang kini dipenjara.
"Perjuangan itu adalah plaksanaan kata-kata (puisi WS Rendra). Maka bebaskan pngkritik yang sekarang dipenjara/ditangkap. Konsistenlah bung!," demikian kata Gde.
Beberapa aktivis yang kritis pada pemerintahan Jokowi yang kemudian berurusan dengan aparat penegak hukum diantanya Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan. (*)
