DEMOKRASI.CO.ID - Presiden Joko Widodo dinilai harus segera mengklarifikasi atas surat yang ditayangkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta di tubuh Demokrat.
Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam mengatakan, jika Jokowi tidak memberikan klarifikasi, maka akan menjadi blunder seolah-olah isu kudeta yang dilakukan oleh orang-orang Istana benar adanya.
"Karena kalau tidak, maka bisa jadi blunder seolah benar bahwa Istana yang telah mengskenariokan adanya kudeta didalam tubuh Partai Demokrat," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/2).
Karena kata Saiful, tidak cukup hanya Moeldoko yang muncul dihadapan publik, karena Moeldoko sendiri namanya menjadi terduga akan mengkudeta Demokrat.
"Butuh orang netral yang tidak disebut-sebut untuk melakukan klarifikasi terhadap tuduhan-tuduhan dari Partai Demokrat, syukur-syukur Jokowi langsung yang melakukan konfirmasi atas apa yang sebenarnya terjadi," jelas Saiful.
Menurut Saiful, rakyat akan lebih percaya jika Jokowi yang langsung menyatakan secara terbuka di media atas dugaan adanya kudeta di tubuh Demokrat yang disebut dimotori oleh orang dekat Istana.
Andai tidak dibalas secara resmi, Saiful Anam menyarankan agar pihak Istana menjelaskan kepada publik apa yang sesungguhnya terjadi.
Misalnya, adanya indikasi pihak yang mengklaim sebagai orang dekat Istana untuk klaim merencanakan kudeta di Partai Demokrat.
"Sebaiknya Presiden tidak segan-segan untuk merespon bahkan melakukan pemecatan terhadap orang-orang tersebut, tidak terkecuali kepada Moeldoko misalnya," pungkas Saiful(RMOL)
