DEMOKRASI.CO.ID - Pengakuan jujur dari Presiden Joko Widodo tentang efektivitas pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali mendapat jawaban dari anggota Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Adamsyah Wahab.
Dalam sebuah video rapar terbatas yang diunggah di akun Sekretarian Presiden di YouTube, Minggu (31/1), Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan PPKM di Jawa dan Bali untuk menekan penyebaran virus corona (Covid-19) tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 hingga 25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif," tegas Jokowi.
Tidak efektif lantaran mobilitas masyarakat masih tinggi, sehingga di beberapa provinsi kasus positif Covid-19 tetap naik.
Secara esensi, PPKM bertujuan mengurangi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya saja, pada praktiknya kebijakan tersebut tidak tegas.
"Esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," imbuhnya.
Semakin tidak efektif lantafran PPKM tidak membawa dampak positif juga bagi ekonomi. Bagi Jokowi, ekonomi turun sebenarnya tidak masalah asal kasus Covid-19 juga turun.
“Tapi ini enggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong betul-betul dikalkulasi, dihitung, supaya kita dapat sebuah formula," ujar Jokowi.
"Formula yang memang standarnya emang enggak ada. Negara lain enggak ada. Yang benar yang mana enggak ada, yang lockdown juga eksponensial," kata dia menambahkan.
Mendapati kejujuran Presiden Joko Widodo tersebut, Adamsyah Wahab memberi satu jawaban yang sederhana bagi Jokowi. Menurut pria yang akrab disapa Don Adam itu, yang tidak efektif bukan PPKM, tapi pemerintah.
“Kita harus ngomong apa adanya, pemerintah tidak efektif,” tutupnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (1/2).(RMOL)
