DEMOKRASI.CO.ID - Pihak Istana mengakui sudah menerima surat dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) perihal adanya keterlibatan pejabat pemerintah dalam upaya pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat.
Penolakan itu disampaikan langsung Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dalam chanel youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2). Mulanya, Pratikno membenarkan bahwa Istana sudah menerima surat dari AHY.
"Iya benar kami sudah menerima surat dari pak AHY yang ditujukan kepada bapak presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat, dan kami sudah menerima surat itu," kata tegasnya.
Namun demikian, dia memastikan pihak istana tidak akan menjawab surat tersebut. Alasannya, karena apa yang dipermasalahkan menyangkut dinamika di internal partai.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena hal tersebut adalah perihal dinamika internal partai, itu merupakan rumah tangga internal Partai demokrat, yang semuanya sudah diatur dalam AD/ART," demikian Pratikno.
Mendapati jawaban tersebut, kader Partai Demokrat berang. Salah satunya Rachland Nashidik yang mengingatkan bahwa Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bukan kader partai dan berstatus sebagai anak buah Jokowi.
“Pak Pratik, Pak Moeldoko itu orang istana, anak buah Presiden Jokowi. Bukan ‘internal’ Partai Demokrat,” jawabnya dalam akun Twitter pribadi.
Nama Moeldoko dikaitkan dengan upaya kudeta di Partai Demokrat. Moeldoko disebut-sebut ikut mendalangi upaya tersebut, dengan mendatangi sejumlah mantan kader dan kader Partai Demokrat.
Disebutkan juga bahwa pengambilalihan Partai Demokrat itu bertujuan untuk mengantarkan mantan panglima TNI tersebut ke Pilpres 2024. []
