DEMOKRASI.CO.ID - Istana membenarkan sudah menerima surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Tetapi Istana enggan menanggapi isi surat tersebut karena urusan internal partai.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Penyampaian surat tersebut sebelumnya disampaikan AHY. Surat ini diantarkan ke Istana oleh Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.
"Kami sudah menerima surat dari Pak AHY yang ditujukan kepada Bapak Presiden, diantar langsung oleh Pak Sekjen Partai Demokrat," ujar Pratikno.
Surat AHY dikirimkan ke Presiden Jokowi untuk mendapatkan klarifikasi soal isu 'kudeta' ketum. Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko masuk dalam pusaran isu ini, dan ia sudah membantahnya. Moeldoko juga tidak tahu perihal surat AHY.
"Ya tadi itu artikan sendiri tadilah. Orang ngopi-ngopi kok lapor Presiden, yang nggak-nggak aja. Itu sajalah kira-kira. Clear kan, ya," ujar Moeldoko saat konferensi pers di kediamannya, Jalan Terusan Lembang, Jakarta Pusat, Rabu (3/2).
Sebelumnya, AHY mendapat info gerakan ini didukung oleh sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Jokowi. Dia ingin mencari konfirmasi soal hal itu.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tepat mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam permasalahan ini," ungkap putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," sambungnya. []
