DEMOKRASI.CO.ID - Partai Demokrat memberikan penjelasan mengapa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku ketum tampil langsung ke publik untuk mengungkapkan isu kudeta Demokrat. Demokrat mengatakan hal itu perlu dilakukan guna mempertahankan kelangsungan hidup partai.
"Jika Ketum AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara, maka nasib kelangsungan hidup dan masa depan Partai Demokrat bisa menjadi lain," kata Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).
Isu kudeta Demokrat ini menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, yang belakangan dibantah langsung oleh eks Panglima TNI ini. Istana juga enggan menjawab surat klarifikasi AHY soal isu kudeta Demokrat dengan alasan itu urusan internal Demokrat.
"Banyak preseden di masa lampau yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia. Termasuk sejarah dan kemelut benturan di tubuh partai politik yang kemudian bagaimanapun akhirnya melibatkan tangan-tangan pemerintah," ujar Riefky.
Riefky juga menilai kudeta Demokrat--yang diistilahkan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD)--bukan konflik internal belaka. Ia pun mencontohkan kejadian intervensi pemerintah terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996.
"Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini. Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia KLB PDI di Medan yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," jelasnya.
Riefky juga menilai para kader Demokrat akan berduka apabila GPKPD berhasil menobatkan Moeldoko menjadi ketua umum yang baru.
"Jika KLB ilegal tetap diselenggarakan, yang pasti tidak sesuai dengan konstitusi partai AD dan ART, tidak mendapatkan persetujuan dari Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yg sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkum HAM atau diresmikan oleh negara. Tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini sesuai dengan konstitusi hak politik tatanan demokrasi dan sistem yang berlaku," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, AHY mengungkapkan adanya gerakan politik untuk kudeta Demokrat yang didukung oleh sejumlah orang di lingkaran Presiden Jokowi. Dia pun menyurati Jokowi untuk mencari konfirmasi soal itu.
Berkaitan dengan isu kudeta Demokrat, nama Moeldoko pun ikut terseret. Moeldoko sendiri telah dua kali membantah isu kudeta Demokrat itu. Namun, Moeldoko mengakui pernah bertemu dengan kader-kader Demokrat.(dtk)
