DEMOKRASI.CO.ID - Politisi Golkar di DPRD DKI Jakarta disarankan untuk memutar kembali pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan Joko Widodo mengenai fenomena banjir di ibukota.
Dalam berbagai pernyataan yang pernah disampaikan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, Jokowi yang kini adalah Presiden RI kerap mengatakan bahwa penanganan banjir di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, menurut Jokowi penanganan banjir, juga kemacetan, akan lebh mudah dilakukan bila dirinya menjadi presiden.
“Anggota DPRD ini harusnya tanya ke Pak Jokowi terkait 13 sungai yang ada di Jakarta. Ke-13 sungai itu kan kewenangan pemerintah pusat. Jika ada kewenangan maka disitu juga ada tanggung jawab,” ujar Kordinator Kolaborasi Warga Jakarta (KWJ) Andi Sinulingga dalam perbincangan dengan redaksi Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu.
Andi Sinulingga secara khusus menyoroti pernyataan yang disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira, mengenai penanganan banjir.
“Jadi soal sungai-sungai di jakarta itu tanggung jawab pemerintah pusat. Dua waduk di Bogor yang molor dua tahun penyelesaiannya juga tanggung jawab pemerintah pusat,” sambungnya sambil menyarankan agar anggota DPRD Jakarta memutar kembali ucapan-ucapan Jokowi soal banjir Jakarta.
Di sisi lain, Andi Sinulingga juga menyoroti inkonsistensi anggota DPRD terkait penanganan banjir.
“Tiga tahu sudah berjalan anggara tidak pernah terdengar ada rapat yang seru di DPRD terkait anggaran banjir. Yang terdengar malah persoalan uang pokir. Begitu banjir baru sibuk ngomong,” ujarnya.
“Entar lihat saja kalau banjir reda dan masuk pembahasan anggaran lagi, seberapa krusial perdebatan mereka terkait masalah banjir Jakarta,” demikian Andi Sinulingga.(RMOL)
