DEMOKRASI.CO.ID - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mendapatkan informasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengincar kursi Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, pascamasa jabatannya habis pada 2023.
Menurut Ujang, hal tersebut diperlukan karena nama Kang Emil-sapaan akrabnya, kerap masuk dalam bursa calon presiden potensial di 2024.
Ketika masa jabatan Kang Emil di Jabar habis pada 2023, panggung politiknya akan meredup. Karena itu, Kang Emil membutuhkan 'kendaraan' baru untuk menyongsong pesta demokrasi 2024.
"Saya dengar RK ( Ridwan Kamil -red), sedang berencana atau mengincar ingin jadi Ketua DPD Golkar Jabar. Itu artinya RK sudah paham dan sudah tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Daripada nanti nggak punya jabatan, maka ambil posisi Ketua Golkar Jabar," ujar Ujang, Minggu (21/2/2021).
Namun demikian, belum ada keterangan mengenai hal ini dari pihak Golkar maupun Ridwan Kamil.
Sejumlah capres potensial di 2024 mulai bermunculan, khususnya dari kalangan kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Namanya kerap masuk dalam berbagai survei.
Teka-teki capres potensial di 2024 berkaitan dengan wacana revisi UU Pemilu , yang salah satu agendanya mengubah jadwal Pilkada 2024 menjadi 2022 dan 2023. Namun saat ini mayoritas fraksi di DPR tidak menghendaki revisi itu. Artinya, bisa dipastikan pilkada tetap dihelat pada November 2024.
Sedangkan sejumlah kepala daerah yang berpotensi menjadi capres 2024, akan habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023. Artinya mereka kehilangan panggung atau momentum selama satu tahun lebih untuk menuju ke Pilpres 2024.
Ujang membenarkan bahwa kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 akan kesulitan maju di Pilpres 2024. Sebab pesona politiknya sudah redup bahkan hilang. Karenanya, mereka yang akan pensiun di tahun tersebut harus mencari kendaraan lain agar pesonanya tetap terjaga hingga 2024.
"Seperti itulah yang akan terjadi. Pesona kepala daerah yang sudah tak menjabat lagi akan meredup, luntur, dan bahkan hilang. Ini sudah menjadi bagian dari sunatullah di politik, "ada gula, ada semut". Ketika mereka berkuasa, akan ada datang banyak semut yang mengerumuti," tutur Ujang.
"Sedangkan jika sudah tak berkuasa, semut-semut akan menghilang. Kecuali mereka punya jabatan baru yang bisa digunakan sebagai panggung pencitraan," pungkasnya. []
