DEMOKRASI.CO.ID - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo mendukung keputusan pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan sikapnya untuk menolak klaim China atas Laut China Selatan.
Hal itu menyusul pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, yang menyatakan AS menolak klaim China atas Laut China Selatan beberapa waktu lalu.
"KAMI menyambut sikap Amerika Serikat tersebut sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN," kata Gatot dalam keterangan resminya, Senin (22/2).
Gatot menilai sikap yang menolak klaim China atas Laut China Selatan merupakan respons karena negara tirai bambu itu diduga telah melanggar hukum internasional UNCLl OS 1982.
Menurutnya, sikap penolakan dari AS itu harus mendapat tanggapan serius oleh negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia.
Indonesia, kata dia, seharusnya bisa mengajak aktif seluruh negara ASEAN lainnya untuk menghormati dan bersungguh-sungguh menjaga komitmen dalam menjalankan hukum internasional. Terlebih lagi, kata Gatot, Indonesia memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.
"Karena itu Indonesia sebagai negara anggota aktif PBB, perlu segara meningkatkan peran diplomasi di forum internasional, untuk menjaga ketertiban dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN, di dunia pada umumnya," kata dia.
Gatot menilai kedekatan AS terhadap ASEAN sudah berlangsung lama. Khususnya dalam bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dan keamanan.
Dalam kaitan itu, Gatot menilai AS sebagai mitra strategis ASEAN berkepentingan untuk menjaga investasinya melalui stabilitas politik. Di samping itu, AS terus mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN yang berdampak pada ekonomi international.
"Karena itu Indonesia sebagai tuan rumah kantor ASEAN berada, perlu memberikan respon positif dan cepat, dengan langkah-langkah strategis, untuk menghindari semakin memanasnya kawasan Laut China Selatan di tengah-tengah krisis ekonomi global, dan pandemi Covid-19 yang menimpa seluruh dunia," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS yang baru, Anthony Blinken, mengungkapkan kepada Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin melalui sambungan telepon bahwa AS menolak klaim maritim China terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan. Anthony menilai China telah melanggar hukum internasional.
Pernyataan Kementerian Luar Negeri AS menuturkan Anthony juga menegaskan dukungan AS terhadap negara Asia Tenggara terkait konflik Laut China Selatan.
Sekitar akhir awal Februari 2021 lalu, AS mengirim dua armada kapal induknya ke Laut China Selatan untuk menggelar latihan militer perdana di era Presiden Joe Biden.
Bahkan, pada 17 Februari lalu Sebuah kapal perang Angkatan Laut AS telah berlayar di Kepulauan Spartly yang diklaim China di Laut China Selatan. []
