DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko disinyalir memiliki tujuan kekuasaan semata apabila benar menjadi dalang pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang tentang isu skenario "kudeta" Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/2).
Menurut Dedi, gerakan yang diungkapkan oleh AHY Senin lalu itu muara politiknya memang kekuasaan.
Dari kronologis yang diungkapkan oleh AHY dan petinggi Demokrat, Dedi menyebutkan tujuan kekuasaan yang menjadi target Moeldoko akan merusak banyak hal.
"Tetapi membaca kronologis upaya sabotase Demokrat, terlalu kental ditujukan untuk kekuasaan, dan itu jelas merusak banyak hal," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL.
Kerusakan pertama, kata Dedi, menghilangnya keteladanan politik beradab. Sebab, skenario "kudeta" kepemimpinan yang mencuat dalam 2 hari ini itu dilakukan oleh orang di luar Demokrat.
Apalagi, Moeldoko yang disinyalir sebagai dalang saat ini menjadi orang dekat di lingkaran Istana.
"Hilangnya keteladanan politik beradab, terlebih dilakukan oleh orang di luar Demokrat sekaligus pejabat publik, padahal pejabat publik dituntut miliki moral tinggi, terutama tidak menunjukkan ambisi politik selama menjabat," demikian ulasan Dedi.
Kerusakan kedua, dijelaskan Dedi pelaku sabotase terhadapa Partai Demokrat tak memiliki strategi persuaif.
Pandangan Dedi, jika memang Moeldoko dapat merebut kepemimpinan Partai Demokrat ia meyakini belum tentu mantan Panglima TNI itu bisa merebut hati pemilih di seluruh Indonesia.
"Menegaskan pelaku sabotase takmiliki strategi persuasif yang baik, hanya mengerti kekerasan, padahal andaipun berhasil merebut Demokrat, sangat mungkin gagal merebut pemilih," demikian kata Dedi.
Gerakan "kudeta" kepemimpinan Partai Demokrat diungkapkan secara terbuka oleh AHY. Ia mengaku mendapatkan informasi lengkap terkait upaya pengambil alihan paksa dari pengurus di tingkat pusat hingga daerah.
AHY bahkan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk mengklarifikasi tindakan oknum orang dekatnya yang saat ini menjabat Kepala KSP, yakni Moeldoko. []
