DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, menyayangkan tuduhan terhadap dirinya yang disebut sebagai salah satu pejabat pemerintah yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.
Ia mengakui, memang pernah menemui sejumlah anggota dari Partai Demokrat. Tapi bukan dalam konteks tudingan yang dialamatkan kepadanya.
"Beberapa kali memang banyak tamu yang berdatangan. Dan saya orang yang terbuka, saya mantan Panglima TNI dan saya tidak memiliki batas dengan siapa pun. Apalagi di rumah ini, mau datang terbuka 24 jam. Siapa pun," kata Moeldoko saat memberikan keterangan pers secara virtual, Senin 1 Februari 2021.
Moeldoko menyebut, jika ada foto yang beredar itu sah-sah saja. Lagi pula, ia mengatakan, kedatangan kader Partai Demokrat yang tak secara rinci disampaikannya bukan ujug-ujug berbicara kudeta Ketua Umum Partai Demokrat dalam hal ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seperti dituduhkan.
"Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol- ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya udah dengerin aja," kata dia.
Moeldoko pun merasa prihatin. Ia juga tak mempermasalahkan pertemuannya dengan kader Demokrat kemudian dipersoalkan.
"Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhyono alias AHY menyebut bahwa pihak-pihak yang berencana mengambil alih paksa kepemimpinannya di partai punya motif tertentu. Menurut informasi yang diterimanya, rencana itu kata AHY terkait Pemilu 2024.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum PD tersebut dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Agus saat menyampaikan keterangan pers di kantor Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.
AHY menyatakan, pihak-pihak yang terlibat salah satunya kader partai, eks kader dan bahkan pejabat setingkat menteri. Dia juga menuding ada pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan memberi restu manuver politik untuk menyingkirkannya dari kursi ketua umum.
Dia menyebut berdasarkan kesaksian sejumlah pihak diperoleh informasi adanya gerakan ambil alih paksa ini dengan melibatkan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.
"Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," sebut AHY. []
