DEMOKRASI.CO.ID - Penanganan hukum terhadap Permadi Arya atau Abu Janda imbas dari perang cuitan di Twitter dengan Tengku Zulkarnain mendapat sorotan dari DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI).
Ketua DPP GAMKI Bidang Hubungan Gereja dan Lembaga Keumatan, Andriyas Tuhenay mengatakan, jika Abu Janda diproses hukum karena cuitan "Islam Arogan" maka seharusnya Tengku Zulkarnain juga ditindak karena mencuitkan "yang arogan minoritas".
GAMKI menegaskan, dalam ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal istilah mayoritas dan minoritas, karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.
Andriyas menyebutkan, diksi mayoritas minoritas sering dipakai untuk menggambarkan tentang persentase agama, suku, ataupun golongan tertentu.
"GAMKI menyimpulkan yang dimaksud Tengku Zulkarnain dalam twitnya sebagai mayoritas dan minoritas adalah terkait agama, karena dalam kalimat berikutnya beliau mengatakan "ngeri melihat betapa kini Ulama dan Islam dihina di NKRI," demikian analisa Andriyas dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/2).
Lebih lanjut, GAMKI menengarai yang dimaksudkan minoritas oleh Tengku Zulkarnain adalah Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penghayat kepercayaan seperti Sunda Wiwitan, Batak Parmalim, Ugamo Bangsa Batak, Sapto Darmo, Marappu, dan lainnya.
Atas pernyataan Tengku iut, GAMKI menyampaikan ulasannya bahwa faktanya beberapa agama dan penghayat kepercayaan dalam beberapa tahun terakhir masih berupaya memperjuangkan haknya di mata hukum.
Andriyas menilai, ungkapan Tengku Zulkarnain telah meresahkan publik. Ia khawatir cuitan Tengku Zulkarnain dapat memecah belah bersatuan masyarakat Indonesia.
"Dapat memecah-belah persatuan masyarakat yang saat ini sedang berjuang bersama menghadapi tantangan Pandemi Covid-19," demikian kata Andriyas.
GAMKI meminta, Tengku Zulkarnain diproses hukum seperti yang dijalani oleh Abu Janda. Polri, diharapkan dapat menegakkan hukum secara adil.
"Siapapun orang ataupun kelompok yang melanggar hukum, wajib diproses oleh aparat penegak hukum. Baik orang tersebut adalah Abu Janda, ataupun Tengku Zulkarnain," tandasnya," demikian kata Andriyas.
Meski demikian, GAMKI juga menyampaikan perlunya membangun kerukunan antar masyarakat. Untuk itu, Polri harus tetap mengedapankan pendekatan restorative justice.
Artinya, Polri lebih mengedepankan rekonsiliasi masyarakat dalm menyelesaikan persoalan tersebut.
"Maka kami meminta kepolisian dapat mengedepankan pendekatan "restorative justice" dalam menyelesaikan persoalan demi terwujudnya keadilan yang rekonsiliatif di tengah masyarakat dan bangsa Indonesia," pungkas Andriyas. (RMOL)
