DEMOKRASI.CO.ID - Menko Polhukam Mahfud MD dengan tegas membantah isu yang menyebutkan dirinya merestui Kepala KSP Moeldoko untuk mengkudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyona (AHY).
Menurut Mahfud, isu itu aneh. Pasalnya, dia sama sekali tidak pernah berpikir ke arah sana.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," kata Mahfud, Selasa (2/2).
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," lanjut dia baru saja di akun Twitter miliknya @mohmahfudmd.
Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti Partai Demokrat bisa dikudeta seperti itu.
"Jabatan Menko tentu tak bida digunakan, dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," demikian Mahfud MD.
AHY sebelumnya menyampaikan, bahwa ada upaya paksa pengambilalihan ketua umum Partai Demokrat yang dilakukan gabungan lima orang.
Yaitu, satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah diberhentikan tidak hormat karena korupsi pada 9 tahun lalu, satu mantan kader yang keluar 3 tahun lalu, dan satu nonkader partai yang juga seorang pejabat tinggi pemerintah.
Siapa sosok nonkader partai tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief secara gamblang menyebut bahwa orang yang dimaksud adalah Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko.
Moeldoko disebut-sebut mendapat restu untuk mengkudeta AHY dari beberapa petinggi di negeri ini.[rmol]
