DEMOKRASI.CO.ID - Sampai saat ini belum ada pernyataan langsung Presiden Joko Widodo merespons surat klarifikasi Agus Harimurti Yudhoyono atas dugaan skenario "kudeta" yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko sendiri sempat angkat bicara. Meski dengan tegas tidak membantah tegas Moeldoko hanya meminta AHY tidak mengkaitkan dengan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Romeo Strategic Research & Consulting (RSRC) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Presiden Jokowi harus merespons serius dinamika politik terkait upaya pengambilahilan kepemimpinan Partai Demokrat yang melibatkan pejabat penting di lingkaran istana.
Umam biasa karib disapa menilai, perilaku politik Kepala KSP Moeldoko sangat berdampak terhadap kredibilitas politik Presiden.
"Kredibilitas politik Presiden sangat dipertaruhkan," kata Umam di Jakarta (3/2).
Analisa Umam, jika Presiden Jokowi tidak bersikap dan membiarkan perilaku Kepala KSP Moeldoko, maka hal itu dapat dipahami bahwa Presiden mentoleransi apa yang dilakukan Moeldoko.
"Jika Presiden diam dan mendiamkan perilaku Kepala KSP, itu artinya presiden mentoleransi perilaku yang menabrak etika demokrasi modern," kata Umam yang juga alumni School of Political Science & International Studies, University of Queensland, Australia itu.
Dalam posisi politik seperti ini, Umam berpandangan, Moeldoko akan cenderung menjadi beban politik bagi istana.
Katanya, bisa saja publik menganggap bahwa apa yang dilakukan Moeldoko sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi.
"Jangan sampai apa yang dilakukan Moeldoko itu dianggap sebagai perilaku kekuasaan di bawah pemerintahan Jokowi, yang tidak tahan kritik dan bersikap represif terhadap rival politik. Argumen itu tidak baik untuk kredibilitas Presiden," ujar Umam. (*)
