DEMOKRASI.CO.ID - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengaku khawatir lantaran Partai Demokrat terancam tak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang jika isu kudeta benar-benar terjadi.
Menurutnya, kudeta posisi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono hanya akan menimbulkan dualisme internal partai. Jika hal tersebut terjadi, maka dianggap tak sah oleh negara.
"Jika skenario buruk itu terjadi, Partai Demokrat tentu tak lagi bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan Pilkada mendatang," kata Riefky dalam keterangannya, Sabtu (6/2/2021).
Riefky mengatakan, keluarga besar Partai Demokrat akan bersedih jika gerakan pengambilan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD) berhasil menobatkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum baru.
Menurutnya, jika kongres luar biasa tetap digelar maka akan melanggar AD/ART partai.
"Tidak mendapatkan persetujuan Majelis Tinggi Partai, dihadiri oleh mereka yang bukan pemegang suara yang sah, namun kemudian hasilnya dianggap sah dan segera disahkan oleh Kemenkumham, atau diresmikan oleh negara, tamatlah riwayat Partai Demokrat yang asli," tuturnya.
Lebih lanjut, Riefky menyatakan, partainya di bawah kepemimpinan AHY ingin berjalan dengan baik-baik tanpa adanya konflik. Semua harus sejalan dengan tatanan demokrasi.
"Demokrat yang asli, yang ingin hidup dan berjuang secara baik-baik di negeri ini, sesuai dengan Konstitusi, Hak Politik, Tatanan Demokrasi dan Sistem yang berlaku," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan take over tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa. Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan," tutur AHY.[sc]
