DEMOKRASI.CO.ID - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mempertanyakan posisi Moeldoko terkait isu ingin mengambil alih Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Calon Presiden 2024.
Menurutnya, jabatan Kepala Staf Presiden yang diemban harus menjadi batasan Moeldoko dalam bertindak. Sebab, kata Herzaky sebagai pejabat negara terpenting yang harus dilakukan Moeldoko saat ini ialah berfokus pada penanganan pandemi Covid-19.
"Pak Moeldoko itu siapa? Pak Moeldoko itu KSP, stafnya presiden. Tugasnya sekarang membantu presiden menyelesaikan pandemi dan krisis ekonomi. Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan," ujar Herzaky dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).
"Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," sambungnya.
Herzaky menyoroti juga upaya dari gerakan kudeta yang menginginkam Moeldoko mengambil alih posisi ketua umum dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa. Ia mengatakan cara seperti itu sebelumnya tidak pernah ada.
"Dulu, hal itu tidak ada. Bapak SBY duduk sebagai Dewan Pembina. Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi capres melalui Partai Demokrat, ya bikin kartu tanda anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," tuturnya.
Sebelumnya, Herzaky mengungkapkan bahasan pertemuan antara kader yang menjadi pelaku gerakan kudeta dengan Moeldoko yang tidak sekadar untuk mengambil alih kekuasaan.
Melainkan untuk tujuan lebih besar, yakni pencalonan Moeldoko sebagai calon presiden pada 2024.
"Berdasarkan keterangan yang kami miliki, pembahasan utama yang disampaikan oleh pelaku gerakan dalam pertemuan itu adalah rencana mengusung KSP Moeldoko sebagai calon presiden 2024," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu.
Namun sebelum merangkak menjadi capres, tentunya Moeldoko membutuhkan kendaraan politik. Melalui Partai Demokrat itu kemudian jalur yang dipilih Moeldoko. Herzaky berujar Moeldoko ingin lebih dulu mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono
"Untuk memuluskan rencana itu, para pelaku gerakan mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses Kongres Luar Biasa," ujar Herzaky.
Herzaky sebelumnya membeberkan bahwa pertemuan antara Kepala Staf Presiden, Moeldoko dan beberapa kader Demokrat tidak dilakukan di rumah, melainkan di luar rumah. Kedatangan kader Demokrat dari daerah ke Jakarta, kata Herzaku dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh para pelaku gerakan kudeta.
"Ada yang mengundang, membiayai tiket pesawat, menjemput di bandara, membiayai penginapan, termasuk konsumsi," ujarnya.[sc]
